Berita

Foto/Net

Bisnis

Neraca Perdagangan 2018 Terburuk Sepanjang Sejarah Jadi Perbincangan Di Dunia Maya

RABU, 09 JANUARI 2019 | 21:26 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kicauan Faisal Basri tentang defisit perdagangan jadi pembicaraan. Kebanyakan publik di dunia maya mengamini ketidakmampuan pemerintahan Joko Widodo. Ada yang bilang Jokowi tidak pantas menjadi presiden dua periode.

"Buruan ganti rezim. Zaenuddin ngaciro tak punya pulung. Lucky sudah kabur," cuit mantan anggota DPR Joko Edy Abdurrahman di akun @jokoedy6 membalas postingan Faisal Basri di @FaisalBasri.

"Haha kerja kerja kerja gak pake mikir," tulis @amikzz. "Kalau pendukung rezim tau tuit bpk ini pasti diklaim sebagai hoax," cuit @Elghivara.


Di akun twitternya Faisal Basri menulis, "Sejak merdeka, defisit pedagangan hanya 7 kali. Tahun 2018 defisit perdagangan terburuk sepanjang sejarah."

Faisal melengkapi pernyataannya dengan gambar statistik defisit perdagangan Indonesia sejak 1945 hingga 2018 dengan Badan Pusat Statistik sebagai rujukan.

BPS mencatat neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar 2,05 miliar dolar AS pada November 2018. Dengan demikian sejak awal tahun hingga November, Indonesia defisit sebesar 7,52 miliar dolar AS.

Defisit neraca perdagangan pada November disumbang oleh impor sebesar 16,88 miliar dolar AS, atau turun sekitar 4,4 persen jika dibandingkan dengan impor pada September. Impor bulan September disumbang oleh migas sebesar 2,84 miliar dolar AS dan non migas 14,04 miliar dolar AS. Adapun impor migas turun 2,8 persen juga non migas turun 4,8 persen.

Selain impor, defisit neraca perdagangan juga dipengaruhi oleh nilai ekspor Indonesia pada November yang mengalami penurunan cukup besar sebesar 6,69 persen menjadi 14,43 miliar dolar AS jika dibandingkan dengan Oktober 2018.

Akun @kuyupmenggigil  mencibir prestasi Jokowi. "Waduh udah gitu minta 2 periode pulak." "Lho katanya meroket. Ini mah namanya nyungsep. Emang gak layak dipilih lagi dia," kicau @Manuruung mengingatkan ikrar Jokowi di masa-masa awal terpilih sebegai presiden. "Prabowo belum tentu baik tapi Jokowi sudah tentu buruk," timpal @MahzumMaxx.

Ada juga yang menimpali dengan menyebut menteri di bidang ekonomi sebagai orang yang harus bertanggung jawab. Nama-nama menteri yang disebut antara lain Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Gue bakal do something asal posisi mendag dikasih ke gue bukan ke enggar," kicau @thalibhelmy. "Ibu Sri Mulyani baru dapat penghargaan dari IMF lho," tulis @syauqiatmadja.[dem]

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya