Berita

Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Hendarsam/RMOL

Politik

Dinilai Tendensius, Anggota KPU Pramono Ubaid Dilaporkan Ke DKPP

SELASA, 08 JANUARI 2019 | 11:48 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

. Anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait pernyataannya yang merespons tweet Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief soal surat suara tercoblos, yang dikatakan diduga terencana.

"Pernyataan Pramono Ubaid tersebut sangat tendensius dan menyudutkan Andi Arief yang merupakan pendukung pasangan calon 02," kata Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Hendarsam di gedung DKPP Jalan Thamrin, Jakarta, Selasa (8/1).

Dengan pernyataannya itu, sambung Hendarsam, patut diduga Pramono telah bersikap tidak netral. Pasalnya, sebagai komisioner KPU, Pramono bertindak di luar tugas dan pokok fungsinya sebagai penyelenggara Pemilu.

"Yang berwenang bilang itu terencana atau tidak adalah kepolisian, melalui penyelidikan, bukan komisioner KPU," ujarnya.

Pramono diduga melanggar pasal 8 huruf c Peraturan DKPP No. 2/2017 Jo pasal 10 huruf d Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 13/2012, No. 11/2011 No 1/2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan.

"Yang mengatur penyelenggara Pemilu untuk tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilu," jelas Hendarsam.

Oleh karenanya, ACTA berharap agar laporan bisa diproses dengan cepat agar kepercayaan rakyat kepada institusi KPU tidak tergerus, dan meminta kepada DKPP untuk memutus menerima pengaduan untuk seluruhnya.

"Agar pihak teradu (Pramono Ubaid) dijatuhi sanksi berupa pemberhentian," pungkas Hendarsam.

Anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi menduga, kicauan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief soal tujuh kontainer surat suara pemilu yang tercoblos sudah direncanakan.

Menurut Pramono, Andi sudah lebih dulu mendesain pilihan kata yang dituliskan di akun Twitter miliknya. Hal itu dilakukan demi menghindar dari tanggung jawab tersebarnya informasi bohong tersebut.

"Itu urusannya menghindar dari tanggung jawab. Memang pilihan katanya sudah didesain, sudah dipikirkan secara matang agar dia tidak dituduh sebarkan hoax," ujar Pramono di kantornya, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (4/1) lalu. [rus]

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

UPDATE

Pengukuhan Petugas Haji

Sabtu, 04 Mei 2024 | 04:04

Chili Siap Jadi Mitra Ekonomi Strategis Indonesia di Amerika Selatan

Sabtu, 04 Mei 2024 | 04:02

Basri Baco: Sekolah Gratis Bisa Jadi Kado Indah Heru Budi

Sabtu, 04 Mei 2024 | 03:42

Pemprov DKI Tak Ingin Polusi Udara Buruk 2023 Terulang

Sabtu, 04 Mei 2024 | 03:24

Catat, Ganjil Genap di Jakarta Ditiadakan 9-10 Mei

Sabtu, 04 Mei 2024 | 03:22

BMKG Prediksi Juni Puncak Musim Kemarau di Jakarta

Sabtu, 04 Mei 2024 | 02:27

Patuhi Telegram Kabareskrim, Rio Reifan Tak akan Direhabilitasi

Sabtu, 04 Mei 2024 | 02:05

Airlangga dan Menteri Ekonomi Jepang Sepakat Jalankan 3 Proyek Prioritas Transisi Energi

Sabtu, 04 Mei 2024 | 02:00

Zaki Tolak Bocorkan soal Koalisi Pilkada Jakarta

Sabtu, 04 Mei 2024 | 01:35

Bertemu Wakil PM Belanda, Airlangga Bicara soal Kerja Sama Giant Sea Wall

Sabtu, 04 Mei 2024 | 01:22

Selengkapnya