Gulung tikar atau collapse-nya kontraktor-kontraktor swasta berskala kecil dan menengah sudah dapat diprediksi sebelumnya.
Sedikitnya hampir 40 ribu kontraktor kecil yang bernaung di bawah asosiasi kontraktor Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia atau Gapensi mati suri dan gulung tikar.
Jurubicara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Suhendra Ratu Prawiranegara menengarai, ada banyak faktor yang membuat puluhan kontraktor kecil collapse. Di antaranya adalah sikap pengguna jasa konstruksi dalam hal ini pemerintah yang kurang tepat dan tidak berpihak kepada penyedia jasa (kontraktor) swasta.
"Semisal pemerintah lebih cenderung memberikan peluang yang lebih kepada kontraktor pelat merah," sebut Suhendra mencontohkan.
Hal ini terlihat jelas dengan skema proyek tahun jamak (
multi years). Proyek multi years ini biasanya bernilai ratusan miliar bahkan triliunan rupiah sehingga hanya BUMN-lah yang cenderung dapat mengerjakan dengan berdasar pengalaman kerja dan ketersediaan peralatan. Ini sudah bisa dipastikan akan menutup peluang pihak swasta dalam pengerjaan pekerjaan konstruksinya.
"Jika memang pemerintah, khususnya Kementerian PUPR bijak, sedapat mungkin membatasi proyek-proyek tahun jamak yang nilainya sangat besar," ujarnya.
Diakui memang Kementerian PUPR sudah membuat kebijakan, bahwa BUMN hanya boleh mengerjakan proyek yang nilainya di atas 100 miliar rupiah. Namun dengan skema multi years ini, menurut dia, tetap saja membuat BUMN berpeluang besar dengan meraih omset proyek yang cukup banyak.
"Seharusnya pemerintah tidak memperbanyak proyek-proyek tahun jamak. Tapi cukup dengan membuat proyek tahun tunggal, dengan nilai proyek di bawah 100 miliar. Sehingga memberikan kesempatan kepada kontraktor swasta berpartisipasi lebih luas dalam pembangunan. Banyak formulasi yang bisa dilakukan sebenarnya, jika memang pemerintah benar-benar berpihak untuk membina kontraktor-kontraktor swasta," terangnya.
Selanjutnya penyebab dari gulung tikarnya kontraktor swasta, menurut Suhendra, adalah pemerintah cenderung nyaman dengan skema penugasan kepada BUMN. Sehingga hal ini menutup peluang kompetisi secara adil dengan pihak kontraktor swasta.
"Karena penugasan, maka mekanisme tender/lelang menjadi tidak ada. Memang dari sisi efektivitas memotong mata rantai mekanisme lelang yang terkadang butuh waktu panjang. Tapi dari sisi kesempatan untuk mendapatkan peluang kerja menjadi tertutup bagi pihak swasta," tegasnya.
Belum lagi masalah sikap atau mental para oknum pejabat yang terkadang kongkalikong dengan kontraktor sebagai ‘langganan’ pemenang.
"Maksudnya langganan di sini, hanya kontraktor yang itu-itu saja yang menang dalam tender. Ini juga yang membuat persaingan kerja di dunia konstruksi menjadi tidak sehat. Saya mendapat info yang cukup valid hal ini terjadi di beberapa daerah, di antaranya Provinsi Riau," beber mantan Staf Khusus Menteri PU/ PUPR ini.
"Contoh kongkalikong itu antara lain sudah terjadi pengaturan pemenang oleh oknum Kabalai, Satker atau Pokja," imbuhnya.
Suhendra mengingatkan, Kementerian PUPR via Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mempunyai tanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan dunia konstruksi di Indonesia.
"Adanya Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR ini merupakan ide dan gagasan saya pribadi, yang saya sampaikan saat FGD dalam forum-forum baik formal maupun informal sebelum terbentuknya Kabinet Kerja hampir lima tahun lalu. Sejatinya Ditjen ini diharapkan menjadi ujung tombak geliat dunia konstruksi di Indonesia, bukan justru malah mendegradasi potensi besar dunia konstruksi Indonesia," kritiknya.
[wid]
