Perairan Sumatera Utara harus bersih dari trawl dan seluruh alat tangkap yang merusak lingkungan. Hal itu menjadi harapan nelayan tradisional di tahun 2019 yang disampaikan dalam konsolidasi besar.
"Sekitar ratusan nelayan perwakilan dari Kecamatan Medan Belawan dan Medan Labuhan menghadiri konsolidasi Kota Medan tersebut,†tutur Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kota Medan, Isa Al Basir dalam keterangan tertulisnya.
Menurut Isa Albasir, agenda konsolidasi ini bertujuan untuk mengingatkan kembali kesepakatan pada bulan September 2019 antara KNTI dengan pemerintah dan pelaku illegal fishing.
Kesepakatan tersebut berisi batas tenggat waktu diperbolehkannya kapal perikanan menggunakan alat tangkap yang merusak.
Basir juga menambahkan, konsolidasi tersebut juga meminta kepada pemerintah dan aparat pengaman laut untuk memastikan tegaknya UU Perikanan yang tegas melarang alat tangkap yang merusak seperti trawl. Hal itu sudah dengan tegas dalam Peraturan Menteri 2/2015.
Bahkan, lanjut dia, sebelumnya KNTI se-Sumut telah mengusulkan enam langkah penyelesaikan konflik alat tangkap yang dapat dilakukan oleh Gubernur Provinsi Sumut.
Pertama, memastikan data dan identifikasi kapal-kapal pengguna alat tangkap serta pemilik kapal trawl dengan verifikasi yang jelas dan terukur termasuk kemampuan skala permodalan.
Kedua mendorong dan memfasilitasi bantuan alih alat tangkap secara khusus kepada nelayan tradisional skala kecil dengan ukuran di bawah 10 GT.
Ketiga, memperkuat pengawasan laut dengan model partisipasi nelayan dan kerjasama antar badan pemerintah yang bertanggung jawab di laut.
Keempat, proses alih alat tangkap harus memastikan proses yang partisipasi yang terbuka kepada semua pihak dari pengguna alat tangkap yang dilarang hingga organisasi nelayan yang terdampak akibat alat tangkap yang dilarang.
Kelima penguatan kelembagaan ekonomi nelayan dengan memastikan akses informasi, harga pasar, serta permodalan.
Keenam, menghentikan kriminalisasi dan mengutamakan proses penggantian alat tangkap sebelum mengenakan pidana penjara hal ini untuk tidak memperuncing konflik di lapangan namun tanpa memperbolehkan adanya kegiatan menangkap dengan alat tangkap yang merusak.
“Itu semua yang kita minta, dan alat tangkap yang merusak harus dihentikan,†tutupnya.
[wid]
