Berita

KPU/Net

Politik

Mestinya KPU Respon Positif Keingintahuan Megawati Dan SBY

MINGGU, 06 JANUARI 2019 | 01:39 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sosialisasi visi-misi calon presiden dan wakil presiden yang batal difasilitasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) disesalkan. Sebab tidak sedikit rakyat yang ingin tahu tentang arah negeri ini akan dibawa lima tahun ke depan.

Tidak hanya rakyat, dua mantan presiden juga pernah menanyakan mengenai visi-misi kedua pasangan calon presiden. Mereka adalah Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“KPU batal fasilitasi pemaparan visi-misi capres cawapres. Padahal rakyat, bahkan Bu Mega & Pak SBY pun, pertanyakan visi-misi capres dan cawapres,” ujar Wakil Ketua Majelis Syuro DPP PKS Hidayat Nur Wahid, Sabtu (5/1).


Seharusnya, sambung Hidayat, KPU merespon positif harapan masyarakat tersebut dengan melanjutkan penyampaian visi misi pada tanggal 9 Januari mendatang.

“Tidak malah menambah kesan publik tentang KPU yang makin tak netral seperti ini,” pungkas wakil ketua MPR itu.

Pada pertengahan November lalu, Megawati dan SBY secara kompak menanyakan mengenai visi misi para capres.

Mega, kala itu mengaku belum pernah mendengar program-program yang akan dilakuka penantang Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

"Saya bilang kenapa di pihak sana tidak juga mengatakan program saya adalah ini, saya belum pernah dengar lho, apa yang akan dilakukan, menjalankan program seperti apa saya ndak tahu," ujar Megawati di kantor DPP PDIP, Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (15/11) lalu.

Sementara di hari yang sama, SBY melalui kicauannya menilai bahwa rakyat ingin mendengar solusi, kebijakan dan program yang akan dijalankan capres untuk Indonesia lima tahun ke depan.

“Kalau 'jabaran visi-misi' itu tak muncul, bukan hanya rakyat yang bingung, para pendukung pun juga demikian,” kata ketua umum Demokrat itu. [ian]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Belajar dari Hanson, Sritex dan Duta Palma: Korporasi Terseret Korupsi Tak Harus Ikut Mati

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:05

Tiba-tiba Ramai Bicara Adab

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:00

Manuver Sony Sonjaya Pengaruhi Opini Publik

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:38

Satpam Didorong Jadi Garda Terdepan Pelayanan dan Keamanan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:32

Inggris Kalahkan Kroasia Lewat Drama Enam Gol

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:21

Pesan Khusus Kiai Suyuti Toha untuk Bangsa dan Negara

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:07

1945-1950: Kota Pengungsi, Kota Ketakutan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:02

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

Membaca Tomy Winata: Ketika Modal, Negara, dan Kekuasaan Belajar Bertahan

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:14

Kelompok Oposisi Cari Celah Bangun Narasi Pemerintah Tidak Kompeten

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:02

Selengkapnya