Dalam praktik bisnis, pinjam meminjam adalah hal yang biasa dilakukan agar satu usaha bisa berkembang dan mengoptimalkan leverage.
Tetapi jika, jika negara meminjam dari lembaga multilateral seperti IMF dan Bank Dunia, banyak prasyarat atau conditionlaties yang jadi jebakan neoliberalisme.
Demikian dikatakan mantan Menko Perekonomian di era Presiden Abdurrahman Wahid, DR. Rizal Ramli.
Modus jebakan ini semakin bertambah. Belakangan ada pinjaman antar negara yang dirancang sebagai “loan-to-ownedâ€, sengaja di-markup agar macet sehingga bisa dimiliki atau dikuasai dalam jangka panjang.
“Yang paling baik, tentu meningkatkan pembiayaan dalam negeri, termasuk dengan menaikkan tax ratio. Hal itu dilakukan Jepang dan China, yang kebangkitan ekonominya dibiayai dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri. Mulai dari kebijakan terobosan. Finance will follow,†urai Rizal Ramli.
Karena itu, dia menilai, tim ekonomi pemerintah gagal karena tax ratio mandek di kisaran di 10,5 persen dari GDP. Pendapatan pajak seolah-olah tercapai, karena asumsi yang dibuat sengaja rendah seperti harga minyak mentah dan sebagainya.
Rizal menekankan, model permbangunan berlandaskan utang, neoliberalisme ala Bank Dunia tidak akan pernah membuat Indonesia tumbuh tinggi seperti Jepang dan China, hingga di atas 10 persen.
Karena, sambungnya, jika tumbuh di atas 6,5 persen, pasti kepanasan, dan utang harus dikurangi.
“Utang menjadi rem otomatis (automatic
brake) untuk menahan pertumbuhan ekonomi tidak terlalu tinggi,†sambungnya.
Jika Indonesia ingin tumbuh double-digit, jadi negara kuat dan hebat, segera tinggalkan model pembangunan ekonomi neoliberal ala Bank Dunia.
“Tidak ada negara di dunia yang berhasil di dunia yang mengikuti model Bank Dunia, tidak di Latin Amerika, tidak di Asia dan apalagi Afrika,†tutup Rizal Ramli.
[dem]
