Aktivis 1998: Politik Identitas Harus Dihindari, Fokus Pada Program Pembangunan

Republik Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki kekuatan pada dua aspek, pertama aspek relijiusitas atau spiritualitas, dan kedua aspek  kepemerintahan.

Kualitas relijius dan spiritualitas personal pemimpin dan kepemimpinan nasional harus baik dan terpuji, yang tercermin dalam kehidupan perilakunya sehari-harinya. Juga sejalan dengan keyakinan dan kepercayaanya serta nilai-nilai sila Pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Begitu dikatakan aktivis mahasiswa 1998, Khalid Zabidi, dalam perbincangan dengan redaksi beberapa saat lalu.

Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) ini mengingatkan bahwa Indonesia adalah sebuah negara modern, republik dan negara hukum. Karen itu, kualitas kepemimpinan nasional mesti diukur dari kualitas pemahaman dan penghayatan terhadap ayat-ayat konstitusi yaitu Pancasila dan UUD 1945.

“Konstitusi kita menyatakan Presiden dan Wakil Presiden adalah pemimpin negara dan pemerintahan yang bekerja sesuai dengan ajaran Pancasila dan mengacu kepada UUD 1945,” ujar pria yang sering disapa Alit ini.

Pernyataan Khalid Zabidi disampaikan untuk merespon polemik kemampuan capres membaca Alquran dan menjadi imam shalat yang belakangan berkembang di tengan masyarakat.

“Sebaiknya, isu politik identitas cenderung SARA yang membelah harus dihindari oleh kedua Timses dan pasangan kandidat capres dan cawapres dalam agenda kampanye dan mengalihkan kepada isu-isu produktif terkait visi pembangunan yang berpihak pada kepentingan nasional, bangsa dan rakyat,” demikian Khalid. [dem]