Berita

Foto: Net

Bisnis

Pemerintah Gagal Lindungi Merek Lokal

MINGGU, 30 DESEMBER 2018 | 09:48 WIB | LAPORAN:

Arus globalisasi yang memberikan keleluasaan bagi brand-brand asing masuk di Indonesia menimbulkan sebuah konsekuensi negatif kepada merek-merek lokal.

Direktur Eksekutif Indonesia Monitoring Development, Mahfud Latuconsina mengatakan, pemerintah masih belum maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap pemilik merek lokal.

"Pemerintah harusnya hadir untuk mendorong peningkatan brand lokal agar mampu bersaing dengan brand asing. Kenyataannya sekarang malah terjadi pembiaran terhadap agresivitas asing," ujar Mahfud dalam keterangannya.


Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan, perlindungan terhadap merek lokal ini sudah dilakukan negara-negara lainnya. Ia mencontohkan di Malaysia.

"Pada tahun 2009 lalu McDonald harus kalah di pengadilan atas sengketanya dengan merek lokal Malaysia McCurry, di situ terlihat komitmen pemerintah Malaysia terhadap perlindungan merek lokal," terangnya.

Mahfud menekankan pentingnya perlindungan bagi para pengusaha lokal ini agar mampu terus berkembang dan meningkatkan perekonomian Indonesia.

"Kalau mau ekonominya maju, pemerintah harus mendukung penuh merek-merek lokal ini untuk berkembang. Jangan hanya mau ekonomi maju tapi merek lokal dibiarkan dimakan perusahaan asing," tutupnya.

Dalam beberapa waktu ke belakang terdapat berbagai sengketa merek antara perusahaan lokal dan asing. Kasus terakhir adalah penggunaan merk dagang Skyworth.

Perusahaan elektronik asal Tiongkok, Skyworth Group Co Ltd menggugat penggunaan merek Skyworth oleh pengusaha Indonesia, Linawaty Hardjono.

Walaupun Linawaty Hardjono sudah mendaftarkan merek Skyworth sejak lama, putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung membatalkan kepemilikannya terhadap merek Skyworth.[wid]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DPR Paripurna Bahas RAPBN 2027 Hari Ini, Purbaya Dijadwalkan Hadir

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:21

Indonesia Hidupkan Kembali Pusat Pelatihan Pertanian di Gambia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:20

Emas Antam Terbang Rp15.000, Satu Gram Jadi Rp2,64 Juta

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:08

AS Desak SPBU Turunkan Harga Bensin Seiring Anjloknya Minyak Dunia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:00

Sanksi Tegas Harus Dijatuhkan ke Pihak yang Terlibat Kasus Helikopter KPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:47

Heddy Lugito Ungkap Peran Penting Media Massa bagi Eksistensi DKPP

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:40

IHSG Terbang 1,2 Persen, Rupiah Loyo Rp17.979 per Dolar AS

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:32

Purbaya Tegaskan Surat Utang Danantara Tak Buka Ruang TPPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:26

Penyaluran KPP Melesat, Pemerintah Tingkatkan Plafon Pembiayaan Jadi Rp50 Triliun

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:17

Prabowo Dijadwalkan Gelar Pertemuan Bilateral dengan Lukashenko Pagi Ini

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:08

Selengkapnya