Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaruh perhatian serius dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang melibatkan oknum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Sebab, kasus korupsi itu turut menyasar proyek SPAM untuk korban bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku prihatin dengan peristiwa tersebut. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang bahkan menyebut perilaku korupsi yang menimbulkan kesengsaraan banyak orang dapat dihukum mati.
"Ini korupsi bencana alam dan menyengsarakan hidup orang banyak itu kalau menurut penjelasan pasal 2, memang bisa dihukum mati, kalau korupsi yang menyesnagrakan orang banyak," ujarnya usai konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Minggu (30/12) dinihari.
Namun demikian, Saut mengaku masih ingin mendalami kasus ini sebelum memutuskan untuk memberi ancaman hukuman mati.
"Nanti kita pelajari dulu, kita belum bisa putuskan ke sana, nanti kalau itu relevan itu," tukasnya.
Lebih lanjut, kata Saut, KPK akan mendalami dugaan kasus suap SPAM korban bencana tsunami tersebut dengan menerjunkan 3 kompi satgas KPK untuk pengembangan kasus tersebut.
"Ini kan satgasnya tadinya satu, nanti malah 3 satgas. Karena memang ini kelihatanya akan berkembang, sehingga kita turunkan satgas hingga tiga, jadi anda simpulkan sendiri, kami hanya bisa yang keterangan yang kita peroleh," tandasnya.
Adapun dalam kasus ini, sebanyak 21 orang diamankan KPK, delapan di antaranya telah resmi menyandang status tersangka.
Mereka diduga telah mengatur lelang terkait dengan proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa.
Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HOPE di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.
[ian]
