Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku keberatan jika pajak penghasilan UMKM sebesar satu persen.
Awalnya diharapkan bisa diturunkan ke angka 0,25 persen. Setelah dihitung ulang didapatlah angka 0,5 persen.
Kebijakan yang tertuang dalam peraturan pemerintah dan berlaku efektif per 1 Juli 2018 itu diharapkan mampu meningkatkan bisnis UMKM sehingga bisa berjalan lancar.
Menanggapi kebijakan tersebut, Dosen Magister Ilmu Administrasi Universitas Krisnadwipayana Abdullah Sumrahadi menilai tidak heran kalau para pelaku UMKM gembira. Sebab, kini mereka menanggung beban pajak yang lebih kecil sehingga memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan berinvestasi.
"Selain itu, mereka jadi lebih berpeluang untuk memperoleh akses terhadap dukungan finansial. UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia telah terbukti mampu menjaga stabilitas ekonomi di saat krisis terjadi. Keberadaan UMKM di Indonesia yang jumlahnya mencapai 99,99 persen dari total usaha telah menyerap 97,30 persen tenaga kerja di Indonesia," jelas Abdullah kepada wartawan, Kamis (27/12).
Dia mengatakan, keberadaan UMKM juga memberikan kontribusi sebesar 57,12 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
"Kini rakyat senang, pemerintah juga senang. Sebab UMKM memberi pemasukan bagi negara dalam bentuk devisa," ujar Abdullah.
Data Kementerian Koperasi dan UKM pada 2017 menunjukkan tingginya devisa negara dari para pelaku UMKM. Di mana, angkanya mencapai Rp 88,45 miliar. Mengalami peningkatan hingga delapan kali lipat dibandingkan tahun 2016.
"Angka ini tentu akan naik lagi pada akhir tahun nanti setelah tahun ini Jokowi menurunkan tarif PPh UMKM. Semoga UMKM tahun depan dapat lebih maju lagi," demikian Abdullah.
[wah]
