Berita

Foto: Dok

Bisnis

Kemenag Minta Saudi Tinjau Ulang Rekam Biometri, PATUHI Tawar Solusi

SENIN, 24 DESEMBER 2018 | 10:28 WIB | LAPORAN:

Kementerian Agama (Kemenag) kembali meminta Arab Saudi agar meninjau ulang kebijakan rekam biometrik (sidik jari dan retina mata) guna mendapatkan visa umrah.

Hal ini dikarenakan banyaknya kendala dalam  proses pengambilan rekam biometriknya tersebut baik dari segi wilayah, biaya, dan  kesiapan VFS Tasheel sendiri selaku operator atau provider yang ditunjuk Arab Saudi.

"Kami, selaku regulator penyelenggaraan umrah yang salah satunya terkait dengan pengajuan visa umrah ke Arab Saudi,  yang mana porsi jamaah umrah Indonesia pada setiap tahunnya terus mengalami peningkatan meski dengan wilayah geografis kita yang luas dan beragam, tentu untuk menuju satu daerah dengan daerah lainnya akan mengharuskan banyak menggunakan moda angkutan yang dilalui baik darat, laut, dan udara. Atas pertimbangan ini, kami sangat berharap akan pertimbangan matang dari pemerintah Arab Saudi," ujar Kasie Identifikasi dan Penanganan Umrah Kemenag Ali Machzumi dalam keterangannya di Jakarta.


Terkait upaya yang ditempuh Permusyawaratan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (PATUHI) dalam melakukan upaya lobi kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui Wakil Menteri Haji urusan Umrah di Jeddah, menurut Ali, Kemenag sangat mengapresiasi.

"Tentu, semua pihak yang terkait dalam hal ini Kemenag, asosiasi dan Kemenlu akan berkomunikasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait lainnya dalam implementasi proses biometrik ini," terang Ali.

Sementara itu, Sekjen PATUHI, Muharom Ahmad menyampaikan solusi terbaik dalam penerapan biometrik ini adalah dilakukan di embarkasi atau bandara keberangkatan jamaah saja.

"Karena, Indonesia adalah negara yang terdiri atas 17.504 Pulau dan 514 kabupaten / kota dengan total calon jamaah lansia mencapai 10% dari total mutamir yang ada," ujarnya.
 
Perjalanan pulang dan pergi calon jamaah belum lagi antrean di VFS Tasheel akan menimbulkan beban biaya tinggi. Di samping juga kerugian waktu yang akan menghambat penjadwalan grup-grup umrah yang sudah terjadwal oleh pihak travel.

"Untuk itu, kami usulkan, agar perekaman biometrik ini dilakukan di bandara Embarkasi keberangkatan umrah saja yakni, Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Dan hal ini bisa dilakukan empat  jam sebelum jadwal penerbangan," tandasnya.[wid]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DPR Paripurna Bahas RAPBN 2027 Hari Ini, Purbaya Dijadwalkan Hadir

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:21

Indonesia Hidupkan Kembali Pusat Pelatihan Pertanian di Gambia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:20

Emas Antam Terbang Rp15.000, Satu Gram Jadi Rp2,64 Juta

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:08

AS Desak SPBU Turunkan Harga Bensin Seiring Anjloknya Minyak Dunia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:00

Sanksi Tegas Harus Dijatuhkan ke Pihak yang Terlibat Kasus Helikopter KPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:47

Heddy Lugito Ungkap Peran Penting Media Massa bagi Eksistensi DKPP

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:40

IHSG Terbang 1,2 Persen, Rupiah Loyo Rp17.979 per Dolar AS

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:32

Purbaya Tegaskan Surat Utang Danantara Tak Buka Ruang TPPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:26

Penyaluran KPP Melesat, Pemerintah Tingkatkan Plafon Pembiayaan Jadi Rp50 Triliun

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:17

Prabowo Dijadwalkan Gelar Pertemuan Bilateral dengan Lukashenko Pagi Ini

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:08

Selengkapnya