Berita

Foto: Dok

Bisnis

Kemenag Minta Saudi Tinjau Ulang Rekam Biometri, PATUHI Tawar Solusi

SENIN, 24 DESEMBER 2018 | 10:28 WIB | LAPORAN:

Kementerian Agama (Kemenag) kembali meminta Arab Saudi agar meninjau ulang kebijakan rekam biometrik (sidik jari dan retina mata) guna mendapatkan visa umrah.

Hal ini dikarenakan banyaknya kendala dalam  proses pengambilan rekam biometriknya tersebut baik dari segi wilayah, biaya, dan  kesiapan VFS Tasheel sendiri selaku operator atau provider yang ditunjuk Arab Saudi.

"Kami, selaku regulator penyelenggaraan umrah yang salah satunya terkait dengan pengajuan visa umrah ke Arab Saudi,  yang mana porsi jamaah umrah Indonesia pada setiap tahunnya terus mengalami peningkatan meski dengan wilayah geografis kita yang luas dan beragam, tentu untuk menuju satu daerah dengan daerah lainnya akan mengharuskan banyak menggunakan moda angkutan yang dilalui baik darat, laut, dan udara. Atas pertimbangan ini, kami sangat berharap akan pertimbangan matang dari pemerintah Arab Saudi," ujar Kasie Identifikasi dan Penanganan Umrah Kemenag Ali Machzumi dalam keterangannya di Jakarta.


Terkait upaya yang ditempuh Permusyawaratan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (PATUHI) dalam melakukan upaya lobi kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui Wakil Menteri Haji urusan Umrah di Jeddah, menurut Ali, Kemenag sangat mengapresiasi.

"Tentu, semua pihak yang terkait dalam hal ini Kemenag, asosiasi dan Kemenlu akan berkomunikasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait lainnya dalam implementasi proses biometrik ini," terang Ali.

Sementara itu, Sekjen PATUHI, Muharom Ahmad menyampaikan solusi terbaik dalam penerapan biometrik ini adalah dilakukan di embarkasi atau bandara keberangkatan jamaah saja.

"Karena, Indonesia adalah negara yang terdiri atas 17.504 Pulau dan 514 kabupaten / kota dengan total calon jamaah lansia mencapai 10% dari total mutamir yang ada," ujarnya.
 
Perjalanan pulang dan pergi calon jamaah belum lagi antrean di VFS Tasheel akan menimbulkan beban biaya tinggi. Di samping juga kerugian waktu yang akan menghambat penjadwalan grup-grup umrah yang sudah terjadwal oleh pihak travel.

"Untuk itu, kami usulkan, agar perekaman biometrik ini dilakukan di bandara Embarkasi keberangkatan umrah saja yakni, Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Dan hal ini bisa dilakukan empat  jam sebelum jadwal penerbangan," tandasnya.[wid]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

Makin Botak, Pertanda Hidup Jokowi Tidak Tenang

Selasa, 16 Desember 2025 | 03:15

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya