Berita

Politisi Gerindra Riza Patria/RMOL

Bisnis

Kuasai Saham Freeport Dari Utang Sama Juga Bohong

SABTU, 22 DESEMBER 2018 | 17:02 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Pemerintah melalui PT Inalum mengambil alih saham PT Freeport Indonesia sebesar 51,2 persen.

Namun, Partai Gerindra mellihat hal itu sebagai masalah baru. Sebab dana akuisisi saham Freeport berasal dari utang luar negeri.

"Orang bilang ini hebat, justru ini masalah. Kenapa, karena Freeport itu yang dibayar oleh Inalum menggunakan global bond. Artinya apa, utang dari asing," jelas Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria usai diskusi di Kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (22/12).


Menurutnya, jika pemerintah ingin benar-benar menguasai Freeport seharusnya dibayar oleh uang negara yang bersumber dari APBN dan penyertaan modal ke BUMN atau melalui domestik bond.

"Sama juga bohong itu. Itu sama juga dimiliki oleh asing, dibayar pakai dolar dan sebagainya. Sederhana saja, jadi kita ini dibodohi saja soal Freeport," ujar Riza Patria.

Inalum harus membayar USD 3,85 miliar atau Rp 55,7 triliun untuk meningkatkan sahamnya di Freeport dari 9,36 persen menjadi 51,232 persen. Dana tersebut didapat Inalum dari penerbitan surat utang global sebesar USD 4 miliar.

Riza Patria memastikan bahwa merupakan kebohongan publik jika faktanya dalam pembelian 51,2 persen saham Freeport pemerintah menggunakan dana pinjaman alias utang.

"Kalau dibeli oleh asing bukan milik Indonesia namanya, dibayar dengan global bond kan. Penyertaan modal Inalum itu menggunakan dana asing, sama saja Mc Moran (Freeport) juga nanti yang beli," tegasnya. [wah]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya