Berita

Sampah plastik/Net

Nusantara

Pergub Bakal Signifikan Kurangi Sampah Plastik Di Jakarta

KAMIS, 20 DESEMBER 2018 | 20:41 WIB | LAPORAN:

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meyakini rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan peraturan gubernur tentang larangan penggunaan kantong plastik akan mengurangi jumlah sampah plastik secara signifikan.

Oleh karenanya, PKS mendukung rencana terbitnya pergub larangan kantong plastik yang diwacanakan hari-hari belakangan ini.

Politisi PKS Dedi Supriadi menyebut, dua ribuan ton sampah plastik per hari dihasilkan dari Jakarta seperti dirilis Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI akan dapat dikurangi secara efektif dengan pergub tersebut.


"Pergub ini mesti disikapi secara positif oleh masyarakat. Dunia ritel dan industri sebagai upaya untuk menguatkan daya dukung lingkungan hidup Jakarta agar kualitasnya tidak menurun akibat sampah plastik," jelasnya di Kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (20/12).

Menurut Dedi, masyarakat bisa meniru orang terdahulu pada masa sebelum plastik pakai buang menjadi alat penampung barang belanjaan.

"Dulu orang tua kita memakai tas belanja yang cukup besar dan dipakai tiap hari untuk jangka waktu yang panjang. Atau mulai menggunakan tas dengan bahan dasar yang bisa didaur ulang," ujarnya.

Dunia ritel juga bisa membantu program pengurangan sampah plastik dengan tidak menyediakan kantong plastik bagi barang-barang yang dibeli pengunjung.

"Jangan khawatir kehilangan pelanggan karena dunia bergerak ke arah yang lebih ramah lingkungan dan pembelanja juga ingin berkontribusi untuk lingkungan yang makin sehat," ujar Dedi.

Akan halnya dunia industri, dia berharap sektor industri plastik segera mempersiapkan diri pada realita tuntutan masyarakat agar keberlangsungan dan daya dukung lingkungan menjadi aspek pertimbangan utama dalam beraktivitas, termasuk berbelanja," imbuh Dedi yang juga caleg PKS untuk DPRD DKI. [wah]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya