Dalam menghadapi kelompok sipil bersenjata di Papua yang tergabung dalam Organisasi Papua Merdeka/Tentara Papua Merdeka (OPM/TPM) harus dilakukan oleh TNI, bukan polisi.
Demikian disampaikan mantan Komandan Korps Marinir, Letjen Mar (Purn) Suharto, Selasa (18/12).
“Jangan dibicarakan dari sudut pandang anggaran. Kita lihat dia bersenjata, ada standar NATO dan lain-lain. Artinya ada keterlibatan luar, masihkan ini kita porsikan untuk polisi? Apakah negara ini mau dibuat sebagai negara polisi?†tambah Suharto.
Suharto menegaskan sudah sepatutnya ketahanan negara itu dilakukan secara proporsional berdasrkan tugasnya masing-masing.
“Persoalan sekarang seperti dipaksakan. Padahal yang di Papua itu bukan tugas polisi. Apalagi mereka (OPM) sudah menyatakan sebagai tentara, punya bendera, punya lagu sendiri,†bebernya.
Puluhan pekerja pembangunan jembatan di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi Kabupaten Nduga, Papua dibantai kelompok sipil bersenjata (KSB) pada awal Desember lalu. Belakangan, KSB dipimpin Egianus Kogoya mengaku pihak yang bertanggungjawab atas kejadian itu.
Suharto heran sampai saat ini mengapa polisi masih ingin menangani peristiwa tersebut, padahal tugasnya sudah jelas di undang-undang.
“Kenapa ini polisi kok masih mau masuk ke wilayah itu,†demikian Suharto. [jto]
