Berita

Pertahanan

Penanganan OPM Harusnya Dilakukan TNI, Bukan Polisi

RABU, 19 DESEMBER 2018 | 01:21 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Dalam menghadapi kelompok sipil bersenjata di Papua yang tergabung dalam Organisasi Papua Merdeka/Tentara Papua Merdeka (OPM/TPM) harus dilakukan oleh TNI, bukan polisi.

Demikian disampaikan mantan Komandan Korps Marinir, Letjen Mar (Purn) Suharto, Selasa (18/12).

“Jangan dibicarakan dari sudut pandang anggaran. Kita lihat dia bersenjata, ada standar NATO dan lain-lain. Artinya ada keterlibatan luar, masihkan ini kita porsikan untuk polisi? Apakah negara ini mau dibuat sebagai negara polisi?” tambah Suharto.


Suharto menegaskan sudah sepatutnya ketahanan negara itu dilakukan secara proporsional berdasrkan tugasnya masing-masing.

“Persoalan sekarang seperti dipaksakan. Padahal yang di Papua itu bukan tugas polisi. Apalagi mereka (OPM) sudah menyatakan sebagai tentara, punya bendera, punya lagu sendiri,” bebernya.

Puluhan pekerja pembangunan jembatan di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi Kabupaten Nduga, Papua dibantai kelompok sipil bersenjata (KSB) pada awal Desember lalu. Belakangan, KSB dipimpin Egianus Kogoya mengaku pihak yang bertanggungjawab atas kejadian itu.

Suharto heran sampai saat ini mengapa polisi masih ingin menangani peristiwa tersebut, padahal tugasnya sudah jelas di undang-undang.

“Kenapa ini polisi kok masih mau masuk ke wilayah itu,” demikian Suharto. [jto]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya