Berita

Presiden Joko widodo/Net

Politik

Pak Jokowi, Kembalilah Jadi Wali Kota

SELASA, 18 DESEMBER 2018 | 13:41 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Anjuran Presiden Joko Widodo agar petani sawit beralih menanam jengkol dan petai jadi sorotan warganet. Tak sedikit pengguna media sosial antipati dengan anjuran Jokowi itu.

Anjuran disampaikan Jokowi lantaran harga jual kelapa sawit turun drastis. Jokowi menyampaikan hal itu saat memberikan pembekalan caleg partai pengusung dan pendukung di Provinsi Jambi, Minggu (16/12).

Jokowi mengatakan menurunnya harga sawit disebabkan faktor ekonomi global. Sawit sangat sulit menjangkau harga tinggi disebabkan banyaknya hasil perkebunan itu yang mencapai 13 juta hektare dan produksinya 42 juta ton.


Atas dasar itu Jokowi menyarankan masyarakat tidak menanam sawit lagi. Jokowi menganjurkan menanam komoditas yang harga jualnya tinggi antara lain jengkol dan petai.

"Ini kan sama saja dengan bilang: Karena prestasi saya jeblok, pilihlah capres yang lain. Saya setuju dengan cara berpikir Pak Jokowi ini. Anda?" kicau Wasekjen DPP Partai Demokrat Rachland Nashidi di akun twitter @RachlanNashidik.

@dr_gundi tak habis pikir dengan logika Jokowi. Dia membandingan anjuran itu dengan pernyataan Jokowi sebelumnya.

"Kemarin baru aja usulkan mendirikan fakultas kelapa sawit krn klp sawit dianggap memilik kekuatan besar lah koq sekarang petaninya disuruh beralih ke jengkol dan petai pak @jokowi?  Jdnya fak klp sawlt apa fak jengkol-petai nih pak," tulis dia.

Ada juga yang membandingkan dengan proposal kalajengking yang pernah disodorkan Jokowi. Netizen menyebut ide jengkol dan petai karena anjuran menjual racun kalajengking tak diikuti masyarakat.

@abox1741 menulis, "Saya berfikir pak Jkwi ini sllu saja mencari solusi mencerminkan ketidak mampuan beliau."

Senada dengan Rachlan Nashidik, akun bernama Irwandi menyebut anjuran Jokowi itu membuktikan Jokowi gagal memimpin negara. Jokowi tak pantas jadi presiden.

"Sangat betul, kembalilah jadi wali kota," tulis dia menambahkan.[dem]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya