Bertemu Wamen Haji Saudi, Patuhi Dorong Rekam Biometrik Hanya Di Bandara

Jajaran pengurus Permusyawaratan Antarsyarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (Patuhi) didampingi Konsulat Jenderal (Konjen) RI di Jeddah, Muhammad Hery Saripudin, bertemu Wakil Menteri (Wamen) Haji bidang Umrah Kerajaan Arab Saudi, Azis Wazzan, Minggu (16/12).

Dalam pertemuan itu, Patuhi menyampaikan aspirasi calon jamaah umrah Indonesia terkait kebijakan pemerintah Saudi memberlakukan rekam biometrik (sidik jari dan retina mata) per hari ini (Senin, 17/12) sebagai persyaratan pengurusan visa yang dinilai sangat memberatkan. Pasalnya, kantor VFS Tasheel yang ditunjuk sebagai operator, saat ini hanya ada di beberapa provinsi dan kota besar di Indonesia.

Ketua Harian Patuhi Artha Hanif dalam pertemuan itu menyampaikan, permasalahan yang timbul bagi calon jamaah umrah akibat pemberlakuan rekam data biometrik, khususnya calon jamaah yang berasal dari daerah yang memiliki kendala geografis adalah timbulnya biaya tambahan untuk pengurusan rekam biometrik oleh VFS Tasheel.

"80  persen jamaah umrah datang dari daerah yang memiliki keterbatasan akses, biaya, dan jarak tempuh menuju lokasi kantor VFS Tasheel, serta faktor usia tua yang bervariatif. Sehingga, hal ini menjadi beban tersendiri bagi calon jamaah tersebut," ujar
Ketua Harian PATUHI Artha Hanif dalam siaran pers yang diterima di Jakarta.

Mengingat VFS Thaseel belum memiliki kantor di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, sebagai solusinya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Patuhi Muharom Ahmad mengusulkan, agar perekeman data biometrik sebaiknya dilakukan di empat bandara keberangkatan umrah saja yakni Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Medan.

"Sehingga, dengan demikian, jamaah tidak lagi harus bolik-balik menghabiskan waktu dan biaya tambahan," ujarnya.

Dewan Pembina Patuhi, Abdul Azis Taba yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menambahkan, untuk penerbitan visa yang telah memiliki Ministry of Foreign Affair (MOFA), jangan dulu diwajibkan rekam data biometrik.

"Karena hal ini akan berdampak pada potensi gagal berangkat jika proses rekam data biometriknya terlambat. Khususnya dari daerah yang memiliki kendala kapasitas alat dan kantor di daerah yang memiliki keterbatasan akses," terangnnya.

Sementara itu, Azis Wazzan berterima kasih atas penyampaian aspirasi tersebut, sehingga proses perekaman data biometrik nantinya bisa berjalan baik. Ia pun berjanji untuk segera meneruskan hasil pertemuan ini ke Kementerian Luar Negeri Kerajaan Saudi. [wid]