Berita

Foto: Net

Bisnis

BUMN Terlalu Banyak Utang Karena Proyek Infrastruktur Berlebihan

JUMAT, 14 DESEMBER 2018 | 15:31 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pembangunan infrastruktur yang masif ditengarai sebagai penyebab utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencapai lebih dari Rp 5.271 triliun.

"BUMN kita ini terlalu banyak utang karena dipaksa mengerjakan infrastruktur yamg berlebihan," ujar Kadiv Advokasi DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaen kepada Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Jumat (14/12).

Ia memandang sejak awal, pemerintah Jokowi terlalu terlalu ambisius untuk mengejar percepatan pembangunan infrastruktur sehingga tidak memikirkan resikonya.


Karena itulah kata dia, perlu ada evaluasi dari pemerintah menyikapi utang BUMN ini. Setidaknya ada 10 BUMN dengan utang terbanyak.

"Resikonya terlalu besar, saya pikir harus ada evaluasi atas utang ini. Sudah terlalu besar dan membahayakan," pungkasnya.

Deputi Bidang Restrukturisasi Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro menyebutkan, dilihat dari komposisinya, utang terbesar disumbang oleh BUMN di sektor keuangan dengan nilai Rp 3.311 triliun, dan sektor non keuangan Rp 1.960 triliun.[wid]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya