Berita

Diah Winarsih/RMOL Bengkulu

Nusantara

Pemkab Bengkulu Selatan Ancam Polisikan 13 Perusahaan Rekanan

JUMAT, 14 DESEMBER 2018 | 14:00 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan mengancam akan melaporkan 13 perusahaan rekanan ke polisi jika tidak juga melunasi tuntutan ganti rugi (TGR) yang menjadi temuan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari tahun 2005 sampai 2017. Bukan itu saja, mereka juga bakal dimasukkan ke daftar hitam.

Ancaman itu disampaikan Inspektur Inspektorat Daerah (Ipda) Bengkulu Selatan, Hj. Diah Winarsih terkait dengan temuan hasil audit BPK tahun 2005 sampai 2017 dimana ada 13 13 perusahaan rekanan di tiga OPD Pemkab Bengkulu Selatan yang harus mengembalikan TGR sebesar Rp1,3 miliar.

"Pihak OPD sudah menyurati agar pihak rekanan tersebut mengembalikan TGR. Tetapi surat yang disampaikan tetap saja diabaikan dan tidak ada itikad baik dari pihak perusahan," ujar Diah seperti dilansir RMOL Bengkulu, Jumat (14/12)


Ia menambahkan, pihak OPD telah menyerahkan proses penagihan tersebut kepada Ipda Bengkulu Selatan. Penyerahan ini karena upaya penagihan TGR yang dilakukan OPD diabaikan oleh pihak perusahaan

"Sudah berulang kali kami sampaikan surat penagihan. Bahkan kami juga sudah memanggil pihak perusahaan. Namun tetap saja diabaikan,” keluhnya.

Informasi yang dihimpun, 13 perusahaan yang belum melunasi TGR pada tiiga OPD tersebut yakni di Dinas PUPR meliputi perusahaan CV Nuansa Group, CV Ampera Group, CV Generasi Tujuh Putra Adidaya, PT Jurai Putra Agug, PT Senata Jati Putra, CV Citra Kirana Sakti.

Kemudian ada di Dinas Kesehatan Bengkulu Selatan, ada enam perusahaan adalah perusahaan, CV Putri Yen Konstruksi, CV Sinar Surya Abadi, CV Rizky Putra Selatan, CV Mensama Bersaudara, PT Berkas Serasan Mandiri, CV Rezky CB. Lalu di Sekretariat Daerah ada satu perusahaan yakni CV Devina Palembang.

Besaran TGR yang belum dilunasi pihak perusahaan berbeda. Sehingga totalnya mencapai Rp1,3 miliar.

"Jika tidak ada itikad baik maka perusahaan itu akan kami laporkan ke penegak hukum. Jangan salahkan kami karena upaya penagihan sudah kami lakukan berulang-ulang,” tegasnya. [yls]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

KPK Bekali Direksi BUMD DKI Pemahaman GCG dan BJR Cegah Risiko Hukum

Sabtu, 14 November 2026 | 00:28

Jangan Tergocek Manuver Politik Gibran Mundur

Sabtu, 14 November 2026 | 00:02

Amran Sulaiman, Puan hingga Anies Layak Jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:50

DPP KAMSRI Minta Prabowo Pertimbangkan Dasco jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:46

Dirut PT YVE Habitat Limo Dipolisikan

Jumat, 13 November 2026 | 23:22

Penggunaan Baterai sebagai Sumber Tenaga Kapal Belum Jadi Prioritas

Jumat, 13 November 2026 | 23:11

Aktivis Rizal Fadillah Meninggal Dunia di Bandung

Jumat, 13 November 2026 | 22:54

Prabowo Jamin Beasiswa Penuh bagi Anak Relawan Bencana yang Gugur

Jumat, 13 November 2026 | 22:37

PLN Perkuat Kemitraan Global untuk Percepat Program PLTS 100 GW dan Industri Hijau

Jumat, 13 November 2026 | 21:58

Respons Kemenkop, KB Bank Tegaskan Tidak Berencana Divestasi

Jumat, 13 November 2026 | 21:57

Selengkapnya