. Peningkatan dana desa sebanyak tiga kali lipat dari dana yang digelontorkan pada tahun 2015 telah optimal membantu menciptakan produktifitas masyarakat desa.
Dana desa diyakini berhasil menunjang aktivitas ekonomi masyarakat dengan membangun sarana dan prasarana desa seperti jembatan, pasar desa, irigasi dan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dengan membangun sarana seperti penyediaan air bersih, drainase dan posyandu.
Demikian disampaikan Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Anwar Sanusi dalam diskusi publik "Membangun Indonesia dari Desa" di Posko Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas), Duren Tiga Barat IV, Jakarta Selatan, Kamis kemarin (13/12).
Hadir juga sebagai pembicara peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah, dan tuan rumah sendiri Ketua Nasional Repnas Eka Sastra.
Anwar Sanusi menjelaskan, hal ini dianggap sebagai pencapaian yang cukup besar yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut dia, 4 tahun pembangunan desa di masa pemerintah Jokowi-JK telah malampaui dari target rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019.
Indikitor tersebut memiliki bukti diantaranya adalah pemerintah mampu mengentaskan 50.000 ribu desa tertinggal dan juga berhasil membangun 20.000 desa mandiri.
Doa menambahkan bahwa hal ini relevan dengan tujuan utama dari dana desa yakni menciptakan masyarakat desa yang sejahtera secara ekonomi melalui pembangunan infrastruktur misalnya pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, sarana air bersih, posyandu.
Sehingga dana desa menurutnya dapat mampu mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan memperkuat masyarakat desa dan paling penting adalah menciptakan produktifitas ekonomi masyarakat di desa. Sebagaimana filosofi dari dana desa, yakni Padat Karya Tunai Desa (PKTD).
"Jika BLT (bantuan langsung tunani) membuat masyarakat mengadahkan tangan, PKTD justru membuat orang bekerja dulu lalu kemudian diberikan bantuan uang. Sehingga hal tersebut menciptakan kemandirian masyarakat desa," ujar Anwar Sanusi.
Sementara Rusli Abdullah menyampaikan saripati mengenai persoalan-persoalan inti dari dana desa. Menurut dia, walaupun terjadi peningkatan anggaran sebanyak tidak kali lipat antara 2015-2018 dan mampu menurunkan angka kemiskinan, namun dana desa membuat pengurangan kemiskinan desa menjadi lambat.
Rusli menjelaskan bahwa perlambatan penurunan kemiskinan desa ini disebabkan oleh adanya alasan the last mile problem. Bagi dia, menyelesaikan desa miskin normal dengan menyelesaikan desa miskin yang sakit itu berbeda. Sehigga hal tersebut memerlukan waktu yang cukup lama untuk meyelesaikan persoalan tersebut.
Hasil kajian INDEF menunjukkan bahwa tren penurunan kemiskinan desa diikuti oleh ketimpangan yang semakin melebar. Hal itu terjadi diakibatkan oleh ketimpangan lahan yang terjadi di desa. Output ekonomi tidak merata karena ketimpangan lahan sebagai determinan pertumbuhan terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
"Dengan demikian, dana desa harus dapat dikelola untuk menunjang hal tersebut, agar dapat langsung dirasakan oleh masyarakat terutama peningkatan ekonomi desa," demikian Rusli seperti dalam keterangan tertulis.
Sebagai pendukung petahana, Repnas konsisten mengabarkan keberhasilan-keberhasilan pemerintahan Jokowi secara santun dan akan fokus pada kampanye-kampanye yang positif. Hal ini penting agar dapat menepis segala macam informasi hoax dan berita negatif yang mencoba untuk menyudutkan pemerintahan Jokowi.
[rus]
