Indonesia tidak banyak terdengar menyuarakan keprihatianan di forum-forum internasional atau protes atas kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada kelompok muslim Uighur di Xinjiang, China.
Di forum internasional Universal Periodic Review (UPR) yang digelar baru-baru ini, misalnya, Indonesia lantang menyuarakan keprihatinan atas masalah Rohingya di Myanmar. Namun tidak buka suara masalah diskriminasi kelompok muslim Uighur di China.
Kritik tersebut juga disuarakan di Rapat Paripurna DPR Masa Persidangan II Tahun 2018-2019 yang digelar di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (13/12). Rapat tersebut dihujani interupsi soal nasib muslim Uighur di Xinjiang.
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, Sukamta dalam interupsinya mengatakan, Indonesia harus menghormati kedaulatan China di satu sisi. Namun di sisi lain, hak asasi warga muslim Uighur juga harus dihormati.
Dia mendesak agar Indonesia bisa menjalin komunikasi dengan China terkait masalah ini serta buka suara di forum internasional sebagai anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) demi membantu mengatasi masalah warga Uighur.
Namun, masalah yang terjadi pada kelompok muslim Uighur di China merupakan masalah yang rumit.
"Di satu sisi, Uighur ingin adanya otonomi, sementara China, seperti NKRI, tidak menerima hal tersebut," kata Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana saat dihubungi
Kantor Berita Politik RMOL (Jumat, 14/12).
Terlebih, sambungnya, Uighur merupakan kelompok yang berbasis Islam, sehingga ada sentimen yang muncul dan menyebut bahwa jika tidak membantu Uighur sama dengan melawan Islam.
Padalah, jelas Hikmahanto, masalah Uighur tidak sama dengan masalah Rohingnya di mana warga Muslim Rohingya didiskriminasi karena identitasnya.
"Di Myanmar mereka sudah sampai menarik atensi intenasional dan masalah Rohingya bukan dalam konteks memisahkan diri seperti Uighur," tuturnya.
Lebih lanjut dia menilai bahwa sikap Indonesia saat ini sudah tepat, karena Indonesia juga masih memiliki masalah internal serupa dan tidak ingin kedaulatan NKRI terganggu.
"Banyak yang bilang, kok karena China kita jadi tidak bersuara? Bukan itu, tapi ini masalah supaya kita tidak
backfire atau melakukan tindakan keluar yang bisa memukul diri kita sendiri," tegasnya.
[mel]
