Dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat, serta penurunan masalah stunting, Kementerian Pertanian memiliki peran penting dan berkontribusi dalam penyediaan pangan yang cukup dan beragam, penyediaan infrastruktur pendukung produksi pangan, mendekatkan akses masyarakat terhadap pangan, pemberdayaan kelompok wanita untuk penyediaan pangan dan gizi keluarga.
Demikian dikatakan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi dalam Seminar Nasional Food and Nutrition Security tentang Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan dan Gizi Masyarakat Indonesia di Mataram, Kamis (13/12).
"Kontribusi lainnya adalah dengan menjaga stabilisasi pasokan, harga pangan strategis dan deteksi dini daerah rentan rawan pangan yang berpotensi stunting," ungkap Agung.
Dalam seminar yang bertujuan untuk membuka wawasan tentang program-program pengentasan stunting di Indonesia, Agung juga mengatakan bahwa masalah stunting merupakan suatu lingkaran yang tidak terputus dengan salah satu kunci pengentasannya melalui penyediaan dan konsumsi gizi yang lebih baik bagi masyarakat.
"Kita perlu mencontoh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam peningkatan konsumsi ikan untuk mendorong konsumsi sayur, buah, dan daging sebagai upaya untuk peningkatan asupan gizi dan nutrisi," ujar Agung.
Sejalan dengan pernyataan Kepala Badan Ketahanan Pangan, Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Siti Rohma Djalillah mengatakan bahwa permasalahan stunting merupakan suatu lingkaran yang tidak dapat diselesaikan sepotong-sepotong.
"Untuk itu perlu dilakukan sinergi antar program untuk pencapaian penurunan stunting di NTB," ujarnya.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan penetapan target angka kemiskinan di Nusa Tenggara Barat di bawah 10 persen pada tahun 2023.
"Meskipun terdampak gempa pada beberapa bulan sebelumnya, target ini tetap diupayakan untuk dicapai," tambah Siti Rohma.
Pada bagian lain Agung menyampaikan untuk dapat mengentaskan stunting, salah satu upaya yang diperlukan adalah dengan mewujudkan ketahanan pangan nasional.
"Ketahanan pangan nasional harus dimulai dengan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Kita harus cermat menentukan kebijakan terkait dengan kondisi geografis Indonesia yang terdiri lebih dari 17.000 pulau," ujar Agung.
"Jangan sampai mahalnya distribusi menjadi penghambat mewujudkan ketahanan pangan dan gizi keluarga," tegas Agung.
Untuk mewujudkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian telah melaksanakan kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Kegiatan ini untuk mengaktifkan 10,3 juta Ha lahan pekarangan untuk pemenuhan konsumsi di tingkat rumah tangga.
Sepanjang tahun 2010-2018, telah dikembangkan 20.858 kelompok wanita dan melibatkan lebih dari 2,5 juta orang atau 1 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.
"Ke depannya, kegiatan (KRPL) ini akan kita masifkan dalam program Obor Pangan Lestari (OPAL) yang akan menjadi kekuatan dahsyat dalam mewujudkan ketahanan pangan dan keseimbangan nutrisi di Indonesia," pungkas Agung.
[lov]
