Berita

Foto: KAHMI

Bisnis

Ekonom: Saatnya Pemerintah Bergeser Ke Revolusi SDM Dan Inovasi Teknologi

KAMIS, 13 DESEMBER 2018 | 08:43 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Upaya pemerintah untuk moving to higher gear (pindah ke gigi lebih tinggi) dengan shifting prioritas pembangunan dari infrastruktur ke SDM patut didukung.

Ekonom Universitas Hasanuddin, Muhammad Syarkawi Rauf mengingatkan, tuntutan kompetensi SDM di lingkungan kerja berubah sangat signifikan dalam beberapa waktu ke depan. Sebab itulah pengembangan SDM harus juga disertai dukungan pemerintah untuk inovasi teknologi melalui penelitian dan pengembangan.
 
“Kami mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk bergeser dari revolusi sisi supply tahap pertama yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur ke revolusi sisi supply tahap kedua yang fokus pada pembangunan SDM dan pengembangan teknologi," ujar Syarkawi dalam acara KAHMI Economic Forum bertajuk 'Evaluasi Perekonomian 2018 dan Outlook 2019,' Rabu (12/12).
 

 
Syarkawi memandang, selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih banyak dilihat dari sisi permintaan (deman side), yaitu belanja pemerintah, konsumsi rumah tangga, ekspor-impor, dan investasi.

Padahal, perubahan pada sisi supply (produksi) juga sangat mendasar, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan teknologi, peningkatan kualitas SDM.

"Pemerintah sudah sukses melaksanakan revolusi pertama (revolusi sisi supply) dengan memperbaiki konektivitas antarpulau, antardaerah dalam satu pulau dan konektivitas dengan negara lain," kata Syarkawi.

Hal tersebut tercermin pada peringkat logistic performance index yang mengalami perbaikan dari peringkat 63 tahun 2016 menjadi peringkat 46 tahun 2018.

"Saatnya pemerintah untuk bergeser ke revolusi kedua yang memprioritaskan pengembangan SDM dan inovasi teknologi," tandas mantan ketua KPPU tersebut. [wid]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya