Berita

Sekolah rusakj/RMOL Jateng

Nusantara

Kepseknya Masih Plt, Puluhan SD Rusak Tak Dapat DAK

RABU, 12 DESEMBER 2018 | 13:13 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Puluhan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, kini dalam kondisi rusak parah. Kerusakan terbengkalai karena SD tersebut tidak mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Kabupaten.

Berdasarkan data yang dihimpun hingga akhir tahun 2018 ini, SD yang tidak mendapat DAK sebanyak 39 sekolah. Alasannya, DAK tidak turun karena sekolah tersebut belum mempunyai kepala sekolah definitif.

Kondisi itu dibenarkan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rembang Mardi. Ia mengatakan, karena masih dijabat seorang Plt maka 39 SD tersebut, tidak bisa mencairkan DAK.


“Dalam Juknis DAK tahun 2018, diatur bahwa sekolah yang belum memiliki kepala secara definitif maka tak bisa diberi bantuan berupa DAK," ujarnya, seperti dilansir RMOL Jateng, Rabu (12/12).

Sementara itu, dari pengawasan yang dilakukan oleh Komisi D DPRD Rembang, sekolah yang belum mendapatkan DAK rata rata mempunyai kondisi yang memprihatinkan. Mengingat sekolah tersebut tak diberikan DAK lantaran belum mempunyai kepala sekolah definitif.

"Ya memang benar dari hasil pengawasan yang kami lakukan bersama seluruh anggota Komisi D di Kecamatan Sulang dan Sumber, ada beberapa ruang sekolah  dasar  yang rusak dan kondisinya memperihatinkan," terang Ketua Komisi D DPRD Rembang Henry Purwoko.

Henry mencontohkan, jika di SD Sudo, Kecamatan Sulang. Meski telah mendapatkan DAK, namun karena saat ini tidak mempunyai kepala sekolah definitif, maka DAK tersebut tak bisa dicairkan.

“SD Sudo itu dapat DAK, namun tak punya kepala sekolah definitif jadinya tak bisa mencairkan. Sehingga dananya kembali (ke pemerintah). Dan hanya bisa dari APBD," ucap dia.

Henry mengatakan, ke depannya, ia meminta kepada Dinas Pendidikan supaya mendata sekolah mana saja yang rusak untuk di masukan ke APBD Perubahan.

"Coba di data, disiapkan skenarionya untuk menyelamatkan siswa. Nantinya masuk ke APBD Perubahan. Terus anggaran yang mudah dan cepat yakni perubahan (APBD). Selain itu kita juga meinta Bupati untuk segera melantik kepala sekolahnya," tandasnya. [yls]

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

KPK NU Demo di Gedung Merah Putih KPK, Desak Penangkapan Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:23

UPDATE

Wall Street Hijau Usai Data Tenaga Kerja Redupkan Sinyal Kenaikan Bunga The Fed

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:21

Biaya Perawatan Naik 106 Persen, Deteksi Dini Penting untuk Tekan Risiko

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:05

Harga Solar Naik Tinggi, G7 Lepas 100 Juta Barel Cadangan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:51

Bank Syariah Jumbo Bakal Bertambah, OJK Pasang Target Lima Pemain

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:21

Bursa Eropa Bangkit, DAX Naik 1,17 Persen

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:06

Digitalisasi Parkir On Street Efektif Cegah Pungli

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:53

Suyudi-Wahyu Memimpin Polri: Tujuh Agenda Besar, Saatnya Pembuktian

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:22

Awas, Aktivitas Merapi Melonjak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:04

Pengamen Dilarang Aktivitas di Mikrotrans dan Halte Transjakarta

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:53

Ahli Hukum Diusir MK, Apakah Gibran Sudah Bisa Didiskualifikasi?

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:34

Selengkapnya