Pemerintah Arab Saudi memberlakukan wajib biometrik bagi pengurusan visa umrah terhitung mulai pemberangkatan jamaah per 17 Desember 2018 ini.
Terkait kebijakan ini, sejumlah pengurus Permusyawaratan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (PATUHI) pun bertolak ke Arab Saudi pada kemarin siang (Selasa, 11/12), setelah mendapat rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) guna melobi pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
Tim yang berangkat terdiri dari para ketua Patuhi antara lain H Baluki Ahmad, H Joko Asmoro, H Artha Hanif, H Magnatis Chaidir, Sekjen Muharom Ahmad, serta Bidang Hubungan Luar Negeri Patuhi, H Ali Mohamad Amin.
Selama berada di Arab Saudi, tim Patuhi akan mendatangi Konsul RI di Jeddah, Kementerian Haji Arab Saudi dan Kementerian Kerajaan Arab Saudi. Tim Patuhi bermaksud memperjuangkan penundaan dan peninjauan ulang kembali kebijakan wajib biomterik, yaitu pengambilan sidik jari dan perekaman retina mata bagi jamaah Indonesia. Pasalnya, kebijakan ini dinilai akan berdampak gagal berangkatnya jamaah.
Perekaman biometrik sendiri akan dilakukan oleh operator yang telah ditunjuk oleh Arab Saudi, yakni VFS Tasheel.
VFS Tasheel sendiri telah mendirikan sejumlah kantor untuk melakukan perekaman biometrik di Indonesia. Namun, mengingat geografis Indonesia yang sangat luas dan beragam, sehingga jumlah kantor itu sendiri sangat tidak memadai bahkan menyusahkan calon jamaah umroh.
"Sebagai contoh, banyak calon jamaah umrah Indonesia yang berasal dari wilayah pedalaman dan terpencil, di mana untuk mencapai kota atau kantor tempat perekaman biometrik saja, mereka harus menempuh perjalanan hingga dua hari karena selain jarak, kondisi alam juga menjadi kendala bagi mereka untuk bisa mencapai kantor tujuan," tutur Baluki dalam keterangannya di Jakarta.
Selain itu menurut Jokowi, faktor usia dan kondisi fisik calon jamaah umroh juga mempengaruhi. Karena tidak semua calon jamaah umrah berusia muda dan berbadan sehat.
"Ini akan benar-benar menjadi kendala yang sangat berat bagi calon jamaah Indonesia jika diberlakukannya perekaman biometrik sebagai syarat pengurusan visa Umrah di Kedutaan Arab Saudi," tegas Joko.
Beberapa waktu ribuan calon jamaah umroh dan masyarakat yang menamakan diri Jamaah Umrah dan Masyarakat (Jumrat) VFS Tasheel menggelar aksi damai di depan Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, Kementerian Agama dan Kemenlu.
Dalam aksi tersebut, mereka meminta kepada Pemerintah Arab Saudi untuk membatalkan pemberlakukan kebijakan perekaman Biometrik oleh VFS Tasheel. Karena dianggap memberatkan jamaah Indonesia.
[wid]
