Minggu (9/12) pagi lalu, 12 petugas Penanganan PrasaÂran dan Sarana Umum (PPSU), sudah beraktivitas di sepanjang jalur lambat kawasan Galur, Jakarta Pusat.
Doglas dan kawan-kawan dari "pasukan oranye" itu sedang membuka penutup selokan. Mereka bergantian masuk ke dalam gorong-gorong. Membersihkan sampah-sampah dan lumpur yang menyumbat got. Mereka membawa karung-karÂung plastik, sekop, dan peralatan lainnya untuk membersihkan got.
Doglas adalah Koordinator PPSU untuk pekerjaan hari itu. Sebenarnya, pekerjaan pemberÂsihan got di wilayah itu bukanlah pekerjaan yang menjadi tangÂgung jawab PPSU.
"Kami diperintahkan ke sini, ya kami bekerja di sini pagi ini. Kalau sudah selesai nanti, kami akan menunggu arahan bos, mau pindah ke mana lagi," tuturnya, saat berbincang dengan Rakyat Merdeka.
Setiap hari, Doglas memiliki 45 orang pasukan oranye yang bekerja dalam 3 shift. Lama bekerja per hari 8 jam. Timnya kebagian bekerja mulai jam 9 pagi hari itu. "Kalau pekerjaan begini tidak setiap hari. Biasanya sekali seminggu saja," akunya.
Pekerjaan membersihkan got-got sebenarnya tugas "pasukan biru" Sumber Daya Air atau Dinas Tata Air. Namun, sehari-harinya pekerjaan itu dilimpahkan ke pasukan oranye. Pasukan biru, biasanya hanya mengangkati tumpukan-tumpuÂkan sampah dan lumpur yang sudah digali dan dikumpulkan pasukan oranye dari dalam got.
"Tidak semua PPSU mau mengerjakan pekerjaan ini. Meski ada tambahan Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu, kalau mau," ujar pria yang pergi bekerja menggunakan vespa itu.
Dia dan timnya kebanyakan tinggal di daerah Tanah Tinggi, Kelurahan Galur, Jakarta Pusat. Doglas bersama istri dan dua orang anaknya mengontrak ruÂmah di daerah itu. Standar gaji mereka Rp 3,6 juta per bulan. Mereka juga mendapat fasilitas jaminan kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSKesehatan).
PPSU bekerja dengan sistem kontrak. Kontraknya ada tiga jenis. Yakni kontrak 3 bulan. Kemudian diperpanjang dengan kontrak 6 bulan, dan kontrak 1 tahun. "Bulan ini sedang ada rekrutmen PPSU. Anak-anak lama diminta registrasi ulang. Tergantung Pak Lurah. PPSU mana saja yang dievaluasi dan dianggap bisa melanjutkan konÂtrak lagi," ujar Doglas.
Menurut dia, banyak orang beÂrebut mau bekerja sebagai PPSU. Namun, soal risiko pekerjaannya tidak sama. Sebab, kalau seperti timnya yang mau masuk gorong-gorong, biasanya ada prioritas. "Tak semua mau masuk gorong-gorong," katanya.
Selain berisiko tersengat aliran listrik, membersihkan got atau selokan dengan masuk ke gorong-gorong juga dihadang risiko lainnya. Udara yang tidak sedap pasti terasa di daÂlam gorong-gorong. Paru-paru dan pernafasan rentan sakit. Termasuk risiko penyakit kulit dan kuman-kuman berbahaya di dalam got. Hingga zat-zat dan gas beracun dari sampah dan kotoran.
Soal kesejahteraan, menurut Doglas, gaji Rp 3,6 juta per bulan tentu tak mencukupi kebutuhan keluarga, bayar sewa kontrakan dan makan sehari-hari. "Kita berharap, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan gaji kami. Juga menyediakan tunjungan-tunjangan," pinÂtanya. ***
