Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Lewat NCICD, Kementerian PUPR Buat Giant Sea Wall Lebih Terpadu

SENIN, 10 DESEMBER 2018 | 22:43 WIB | LAPORAN:

DKI Jakarta tetap membutuhkan giant sea wall untuk mencegah terjadinya banjir rob di daerah pantai utara ibukota.

Menurut Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Air dan Sumber Daya Air, Firdaus Ali, proyek tanggul pantai tetap berjalan. Tapi sekarang kendali berada di bawah pemerintah pusat, yakni Kementerian PUPR.

“Sekarang namanya NCICD (national capital integrated coastal development) dan itu tetap jalan. Sekarang di bawah Kementerian PUPR,” kata Firdaus di Jakarta, Senin (10/12).


Menurut dia, program NCICD tidak hanya melibatkan Pemerintah Provinsi DKI saja. Tapi juga melibatkan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kini, perencanaannya sedang dimatangkan pemerintah pusat.

“Itu sedang dimatangkan perencanaannya di Kementerian PUPR dengan melibatkan tenaga ahli Belanda, Korea, Jepang dan Indonesia,” ujarnya.

Firdaus menjelaskan NCICD pengembangan lebih terpadu dari giant sea wall. Jika giant sea wall hanya membangun tanggul saja, maka NCICD akan mengkaitkan dengan pengembangan kawasan dan wilayah.

“Aspek macam-macam lingkungan, keterpaduan, finansial ekonomi, pengembangan kawasan pantai, tanggul juga akan dijadikan jalur untuk kereta api dan tol sehingga orang tidak perlu lagi masuk ke dalam kota,” jelas dia.

Misalkan, kata Firdaus, dari Cikarang, Bekasi nanti bisa melalui pinggir pantai yang dibangun tanggul itu sampai ke daerah Banten. Sehingga, beban transportasi terutama truk-truk kendaraan berat itu tidak lagi masuk ke dalam kota termasuk Priok.

“Intinya sama tapi lebih dikembangkan, kalau cuma giant sea wall itu gunanya bikin tanggul saja. Tapi kalau ini (NCICD) kan tidak, di atas tanggul itu akan ada macam-macam nanti, ada tanggul baru, ada jalur kereta api, ada jalan tol, ada perumahan nelayan, penampungan nelayan,” katanya.

Ia berharap program tanggul pantai NCICD ini bisa segera rampung studi atau desain tahun akhir 2018, meski ada kemungkinan akan diperpanjang hingga 2019.

“Kalau semuanya smooth, tahun 2020 harusnya sudah groundbreaking. Karena ini untuk menahan rob dan kedua juga Jakarta tidak tenggelam,” tandasnya.

Gubernur DKI Anies Baswedan menilai proyek pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall di utara Jakarta harus dipertimbangkan ulang. Menurut dia, Jakarta butuh pembangunan tanggul pantai.

"Yang benar-benar dibutuhkan di Jakarta adalah tanggul pantai. Jadi, wall yang sepanjang pesisir pantai kita,” kata Anies.

Anies mengatakan tanggul pantai dibutuhkan mengingat tanah di Jakarta mengalami penurunan, sedangkan permukaan air laut mengalami naik turun. Maka, ini dibutuhkan untuk mencegah rob sehingga tanggul di pesisir itu sangat perlu.

“Tanggul yang luas di depan sana greatest sea wall itu yang perlu dipertimbangkan ulang. Mengapa? Karena justru dengan air yang muncul dari daratan begitu banyak ke pesisir," ujarnya.

Sementara itu, calon Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa air di laut utara Jakarta akan mencapai Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada tahun 2025. Menurut dia, hal itu sesuai prediksi United Nations (UN) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Air laut di bagian utara Jakarta meninggi, UN memprediksi, diperkirakan air di Tanjung Priok pada 2025 akan sampai pada Hotel Kempinski, Hotel Grand Hyatt, Bundaran HI," kata Prabowo. [ian]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

Makin Botak, Pertanda Hidup Jokowi Tidak Tenang

Selasa, 16 Desember 2025 | 03:15

UPDATE

Bawaslu Usul Hapus Kampanye di Media Elektronik

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:26

Huntap Warga Korban Bencana Sumatera Mulai Dibangun Hari Ini

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:25

OTT Jaksa Jadi Prestasi Sekaligus Ujian bagi KPK

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:11

Trauma Healing Kunci Pemulihan Mental Korban Bencana di Sumatera

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:42

Lula dan Milei Saling Serang soal Venezuela di KTT Mercosur

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:35

Langkah Muhammadiyah Salurkan Bantuan Kemanusiaan Luar Negeri Layak Ditiru

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:24

Jadi Tersangka KPK, Harta Bupati Bekasi Naik Rp68 Miliar selama 6 Tahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:56

Netanyahu-Trump Diisukan Bahas Rencana Serangan Baru ke Fasilitas Rudal Balistik Iran

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:32

Status Bencana dan Kritik yang Kehilangan Arah

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:55

Cak Imin Serukan Istiqomah Ala Mbah Bisri di Tengah Kisruh PBNU

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:28

Selengkapnya