Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Lewat NCICD, Kementerian PUPR Buat Giant Sea Wall Lebih Terpadu

SENIN, 10 DESEMBER 2018 | 22:43 WIB | LAPORAN:

DKI Jakarta tetap membutuhkan giant sea wall untuk mencegah terjadinya banjir rob di daerah pantai utara ibukota.

Menurut Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Air dan Sumber Daya Air, Firdaus Ali, proyek tanggul pantai tetap berjalan. Tapi sekarang kendali berada di bawah pemerintah pusat, yakni Kementerian PUPR.

“Sekarang namanya NCICD (national capital integrated coastal development) dan itu tetap jalan. Sekarang di bawah Kementerian PUPR,” kata Firdaus di Jakarta, Senin (10/12).


Menurut dia, program NCICD tidak hanya melibatkan Pemerintah Provinsi DKI saja. Tapi juga melibatkan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kini, perencanaannya sedang dimatangkan pemerintah pusat.

“Itu sedang dimatangkan perencanaannya di Kementerian PUPR dengan melibatkan tenaga ahli Belanda, Korea, Jepang dan Indonesia,” ujarnya.

Firdaus menjelaskan NCICD pengembangan lebih terpadu dari giant sea wall. Jika giant sea wall hanya membangun tanggul saja, maka NCICD akan mengkaitkan dengan pengembangan kawasan dan wilayah.

“Aspek macam-macam lingkungan, keterpaduan, finansial ekonomi, pengembangan kawasan pantai, tanggul juga akan dijadikan jalur untuk kereta api dan tol sehingga orang tidak perlu lagi masuk ke dalam kota,” jelas dia.

Misalkan, kata Firdaus, dari Cikarang, Bekasi nanti bisa melalui pinggir pantai yang dibangun tanggul itu sampai ke daerah Banten. Sehingga, beban transportasi terutama truk-truk kendaraan berat itu tidak lagi masuk ke dalam kota termasuk Priok.

“Intinya sama tapi lebih dikembangkan, kalau cuma giant sea wall itu gunanya bikin tanggul saja. Tapi kalau ini (NCICD) kan tidak, di atas tanggul itu akan ada macam-macam nanti, ada tanggul baru, ada jalur kereta api, ada jalan tol, ada perumahan nelayan, penampungan nelayan,” katanya.

Ia berharap program tanggul pantai NCICD ini bisa segera rampung studi atau desain tahun akhir 2018, meski ada kemungkinan akan diperpanjang hingga 2019.

“Kalau semuanya smooth, tahun 2020 harusnya sudah groundbreaking. Karena ini untuk menahan rob dan kedua juga Jakarta tidak tenggelam,” tandasnya.

Gubernur DKI Anies Baswedan menilai proyek pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall di utara Jakarta harus dipertimbangkan ulang. Menurut dia, Jakarta butuh pembangunan tanggul pantai.

"Yang benar-benar dibutuhkan di Jakarta adalah tanggul pantai. Jadi, wall yang sepanjang pesisir pantai kita,” kata Anies.

Anies mengatakan tanggul pantai dibutuhkan mengingat tanah di Jakarta mengalami penurunan, sedangkan permukaan air laut mengalami naik turun. Maka, ini dibutuhkan untuk mencegah rob sehingga tanggul di pesisir itu sangat perlu.

“Tanggul yang luas di depan sana greatest sea wall itu yang perlu dipertimbangkan ulang. Mengapa? Karena justru dengan air yang muncul dari daratan begitu banyak ke pesisir," ujarnya.

Sementara itu, calon Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa air di laut utara Jakarta akan mencapai Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada tahun 2025. Menurut dia, hal itu sesuai prediksi United Nations (UN) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Air laut di bagian utara Jakarta meninggi, UN memprediksi, diperkirakan air di Tanjung Priok pada 2025 akan sampai pada Hotel Kempinski, Hotel Grand Hyatt, Bundaran HI," kata Prabowo. [ian]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya