Jokowi, Tenaga Kerja China Dan Pilpres 2019

PADA Pemilihan Presdien 2019 mendatang, Joko Widodo kembali mencolonkan diri. Sebagai petahana, tentu Jokowi telah memerintah selama 4 tahun lebih, dan sudah ada beberapa kebijakan yang dibuat.

Dari kebijakan-kebijakan yang dibuat, ada sutu kebijakan yang terus menuai kontroversi, yaitu kebijakan investasi Republik Rakyat China (RRC) di Indonesia.

Sebab selain investasi, juga membawa tenaga kerja secara besar-besaran di tengah jutaan angkatan kerja di dalam negeri yang menganggur.

Ini sangat berbahaya bagi masa depan anak cucu dan negeri ini.

Protes demi protes atas kebijakan ini telah dilakukan oleh rakyat dari Sabang sampai Marueke, bahkan telah terjadi bentrokan fisik di beberapa daerah, antara tenaga kerja China dengan pekerja lokal karena perbedaan fasilitas dan gaji yang diberikan.

Tapi itu tidak pernah menjadi pertimbangan bagi Presiden Jokowi untuk mengevaluasi permasalahan investasi ini, padahal Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah marah akibat kebijakan ini.

Namun, yang terjadi bukan Jokowi mengevaluasi kebijakan ini, tetapi yang dilakukan melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan, menawarkan proyek baru senilai 60 miliar dolar AS atau setara Rp 870,5 triliun kepada para investor China.

Tawaran itu dimaksudkan untuk memanfaatkan skema kerja sama One Belt One Road (OBOR).

Melihat kebijakan ini, apakah Jokowi layak diteruskan menjadi Presiden pada Pilpres nanti? Mari tanya hati nurani kita sebagai rakyat dan bangsa Indonesia.

Bayangkan bagaimana nasib anak cucu kita di masa depan.

Tulisan ini bukan provokasi maupun agitasi, tetapi sebagai bentuk kecintaan dan tanggung jawab moral serta penyeselan mendalam sebab penulis terlibat menaikan Jokowi pada Pilpres 2014 yang lalu. [***]

Amirullah Hidayat
Penulis adalah Koordinator Pusat Relawan Komunitas Sadar (Korsa).