Berita

Burhanuddin Muhtadi (dua dari kanan)/RMOL

Politik

Gawat, Toleransi Publik Terhadap Suap Dan Gratifikasi Meningkat

SENIN, 10 DESEMBER 2018 | 15:15 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

. Masyarakat Indonesia tampaknya belakangan ini melihat tidak pidana korupsi sebagai satu hal yang seolah wajar-wajar saja terjadi.

Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi mengatakan, ada tren peningkatan toleransi masyarakat terhadap suap dan gratifikasi.

"Pada tahun 2017 ada 26 persen responden yang menilai suap dan gratifikasi sebagai hal yang wajar, kemudian meningkat menjadi 34 persen pada tahun 2018," ujar Burhanuddin dalam diskusi dan rilis survei "Tren Persepsi Publik Tentang Korupsi" di Hotel Akmani Jakarta, Senin (10/12).


"Dibanding tahun lalu toleransi terhadap suap dan gratifikasi cenderung naik," lanjutnya.

Namun, mayoritas warga yaitu 63 persen menilai pemberian uang atau hadiah ketika berhubungan dengan instansi pemerintah adalah tindakan yang tidak wajar.

"Yang menjawab wajar 34 persen, dan tidak tahu atau tidak menjawab 3 persen," tutup Burhanuddin.

Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) melibatkan 2.000 responden dari seluruh Indonesia dengan kualifikasi berusia minimal 19 tahun atau sudah menikah.

LSI melaksanakan survei pada 8 sampai 24 Oktober 2018. Survei yang menggunakan metode multistage random sampling ini pada tingkat kepercayaan 95 persen, dan toleransi kesalahan yang dipakai plus minus 2,2 persen. [rus]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

UPDATE

Rano: Pendidikan Harus Memerdekakan Manusia

Jumat, 08 Mei 2026 | 00:05

Car Free Day di Rasuna Said Digelar Perdana 10 Mei

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:34

Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron Berujung Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:12

Kali Kukuba di Halmahera Timur Diduga Tercemar Limbah PT FHT

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:00

Pemerintah Bebaskan Pajak Restrukturisasi BUMN

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:39

Negara Disebut Kehilangan Ratusan Triliun dari Bisnis Sawit

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:15

Akper Husada Naik Kelas Jadi STIKES

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:06

Dugaan Jual Beli Jabatan Pemkab Cianjur Bisa Rusak Meritokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:27

DPR Usul 1 Puskesmas Punya 1 Psikolog

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:04

New Media Merasa Dicatut, DPR Minta Bakom Lebih Hati-hati

Kamis, 07 Mei 2026 | 20:50

Selengkapnya