Berita

Foto/RMOL

Politik

WSI Dorong Realisasi UU Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan

JUMAT, 07 DESEMBER 2018 | 16:21 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Wanita Syarikat Islam (WSI) mendukung segera direalisasikannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.

Hal itu dinilai penting lantaran berdasarkan data, kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat.

"Data yang ada menunjukkan bahwa semakin meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti KDRT, pelecehan seksual dan tindak perkosaan serta kasus incest," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Wanita Syarikat Islam, Dr Valina Singka Subekti saat peringatan 1 abad WSI di Gedung MPR, Jakarta, Jumat (7/12).


Valina memandang, sangat penting bagi WSI untuk memprioritasklan program-program penguatan ketahanan keluarga untuk memperkuat fondasi keluarga sebagai 'basic institution' untuk melahirkan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas, beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa.

Dalam kaitan ini, WSI mengusulkan perlunya cuti hamil melahirkan ditingkatkan dari 3 bulan menjadi 6 bulan dan 9 bulan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi negara.

"WSI juga mendorong lahirnya kebijakan yang mengharuskan perkantoran menyediakan tempat penitipan anak balita (day care) sehingga ibu bekerja tetap bisa mengasuh dan memberikan ASI sambil ibu bekerja," kata Valina.

Generasi emas, lanjut Valina, yang cerdas dibentuk mulai dari usia balita. "Itu sebabnya negara-negara welfare state seperti di Skandinavia memberikan cuti hamil melahirkan 2 tahun," ungkapnya.

Valina menambahkan, penerapan kebijakan cuti hamil itu juga dilakukan untuk menghadapi derasnya gempuran nilai-nilai baru akibat dari globalisasi dan kemajuan teknologi infomasi, yang telah merusak tatanan religiositas masyarakat.

"Pornografi, miras dan narkoba memberi kontribusi besar terhadap meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan juga perilaku LGBT. Oleh karena itu WSI mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan anti pornografi, anti miras, dan anti narkoba, demi melindungi generasi penerus bangsa," pungkasnya. [lov]


Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

Makin Botak, Pertanda Hidup Jokowi Tidak Tenang

Selasa, 16 Desember 2025 | 03:15

UPDATE

Bawaslu Usul Hapus Kampanye di Media Elektronik

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:26

Huntap Warga Korban Bencana Sumatera Mulai Dibangun Hari Ini

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:25

OTT Jaksa Jadi Prestasi Sekaligus Ujian bagi KPK

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:11

Trauma Healing Kunci Pemulihan Mental Korban Bencana di Sumatera

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:42

Lula dan Milei Saling Serang soal Venezuela di KTT Mercosur

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:35

Langkah Muhammadiyah Salurkan Bantuan Kemanusiaan Luar Negeri Layak Ditiru

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:24

Jadi Tersangka KPK, Harta Bupati Bekasi Naik Rp68 Miliar selama 6 Tahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:56

Netanyahu-Trump Diisukan Bahas Rencana Serangan Baru ke Fasilitas Rudal Balistik Iran

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:32

Status Bencana dan Kritik yang Kehilangan Arah

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:55

Cak Imin Serukan Istiqomah Ala Mbah Bisri di Tengah Kisruh PBNU

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:28

Selengkapnya