Berita

Foto/RMOL

Politik

WSI Dorong Realisasi UU Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan

JUMAT, 07 DESEMBER 2018 | 16:21 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Wanita Syarikat Islam (WSI) mendukung segera direalisasikannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.

Hal itu dinilai penting lantaran berdasarkan data, kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat.

"Data yang ada menunjukkan bahwa semakin meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti KDRT, pelecehan seksual dan tindak perkosaan serta kasus incest," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Wanita Syarikat Islam, Dr Valina Singka Subekti saat peringatan 1 abad WSI di Gedung MPR, Jakarta, Jumat (7/12).


Valina memandang, sangat penting bagi WSI untuk memprioritasklan program-program penguatan ketahanan keluarga untuk memperkuat fondasi keluarga sebagai 'basic institution' untuk melahirkan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas, beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa.

Dalam kaitan ini, WSI mengusulkan perlunya cuti hamil melahirkan ditingkatkan dari 3 bulan menjadi 6 bulan dan 9 bulan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi negara.

"WSI juga mendorong lahirnya kebijakan yang mengharuskan perkantoran menyediakan tempat penitipan anak balita (day care) sehingga ibu bekerja tetap bisa mengasuh dan memberikan ASI sambil ibu bekerja," kata Valina.

Generasi emas, lanjut Valina, yang cerdas dibentuk mulai dari usia balita. "Itu sebabnya negara-negara welfare state seperti di Skandinavia memberikan cuti hamil melahirkan 2 tahun," ungkapnya.

Valina menambahkan, penerapan kebijakan cuti hamil itu juga dilakukan untuk menghadapi derasnya gempuran nilai-nilai baru akibat dari globalisasi dan kemajuan teknologi infomasi, yang telah merusak tatanan religiositas masyarakat.

"Pornografi, miras dan narkoba memberi kontribusi besar terhadap meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan juga perilaku LGBT. Oleh karena itu WSI mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan anti pornografi, anti miras, dan anti narkoba, demi melindungi generasi penerus bangsa," pungkasnya. [lov]


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya