ACARA reuni Alumni Persaudaraan 212 yang berlangsung 2 Desember 2018 di Monas, Jakarta ternyata meninggalkan banyak kejutan dan juga membuka selubung idealisme artifisial serta pseudo demokratis yang mencuat di tengah-tengah forum informal temu galau nasional itu, yang diyakini dihadiri hampir sepuluh juta orang dari berbagai "fraksi": elemen agama, suku, budaya dan golongan.
Wisata "galau" yang kolosal itu berlangsung dalam suasana damai, indah dan sejuk - meminjam istilah kiai kondang Aa Gym -. Pada saat yang sama sepertinya berlangsung ritual eksekusi dalam senyap: memperjelas siapa yang tulus mengawal NKRI dan siapa pejuang palsu yang berkedok paling demokratis.
Menyebut kata demokrasi artinya merujuk kesepakatan moralitas yang tidak tertulis untuk menghormati dan memuliakan perbedaan yang berserakan di tengah-tengah belantara aneka warna kehidupan masyarakat.
Peserta yang hadir jutaan jumlahnya itu adalah jurubicara dari ratusan juta yang lain. Yang sedang berada di dalam kondisi galau dan risau oleh dinamika kehidupan politik yang hanya riuh dipenuhi kegaduhan berkualitas retorika sampah. Isinya sarat dengan ujaran kebencian, ejekan permusuhan dan narasi adu domba yang beraroma fitnah di sana-sini.
Sebuah peristiwa kebudayaan dari rakyat untuk rakyat berlangsung spektakuler. Rakyat yang “silent majority†dan tidak sempat hadir mewakilkan perasaan ketidakadilannya supaya disuarakan dalam bingkai kultural. Melalui penyampaian perasaan kekecewaan secara berkebudayaan dengan dominasi ekspresi wajah yang nyaman, indah dan aman.
Tidak ada rumput yang patah! Sebuah kepatuhan dan kesantunan yang berkeadaban tinggi. Itulah simbol keluhuran budaya leluhur bangsa Indonesia. Daripadanya diam-diam melahirkan ekspresi rakyat yang memperlihatkan ketegaran dalam derita. Mampu tersenyum di bawah tekanan. Sekalipun senyum itu sesungguhnya sekedar menunda tangis.
Maka peristiwa reuni Akbar Mujahid - nama yang kemudian disepakati - menjadi mesin pembersih (
vacuum cleaners) negeri ini dari bakteri dan benalu demokrasi. Perlawanan atas fabrikasi demoralisasi hasil manipulasi legitimasi yang diproduksi para genderuwo politik.
Suatu hal yang patut diacungi jempol, karena peserta reuni Akbar Mujahid itu tidak menyajikan orasi cengeng, emosional apalagi brutal. Meskipun sesungguhnya dirasakan ada banyak luka perih akibat adanya penzaliman terselubung oleh
the invisible hand.
Tekanan hantu blau itu dirasakan sejak awal dicetuskan rencana pergelaran reuni. Upaya penggagalan acara itu terlihat muncul dalam berbagai wajah yang berganti-ganti tapi pesan dan pemesannya itu-itu juga.
Rakyat itu - para peserta reuni itu - terlihat nyantai. Terlihat pancaran senang dan rasa bahagia. Kegiatan yang bertabur suasana religiusitas oleh lantunan shalawat nabi, menjadi pemandu silaturahim yang khusyuk diantara peserta reuni tanpa memandang perbedaan apapun diantara mereka.
Namun ada hal yang patut dicatat dengan tanda tanya: Mengapa acara silaturahim yang khidmat itu tidak dihargai oleh kalangan media pers? Mereka meniadakan pemberitaan maupun gambar peristiwa yang sangat bersejarah pada halaman depan beberapa media besar alias media mainstream.
"Tindakan bunuh diri" yang dilakukan media mainstream - pinjam istilah Harsubeno Arief - mungkin pantas disebut sebagai analog sebuah ketentuan alam. Bagi yang tidak konsisten pada garis hakiki komitmen moralitas memang harus rontok.
Dunia pers adalah sebuah dunia yang sarat ancaman tapi minim kenyamanan materiel. Yang dapat bertahan di dalamnya memang manusia pilihan. Hanya mereka yang tangguh melawan godaan materiel tentunya. Sanggup menyatu dengan ketidakcukupan hidup sehari-hari selama bertahun-tahun. Itu sebabnya dunia ini tidak pernah sepi dari pemberitaan penganiayaan sampai pembunuhan wartawan. Tentunya mereka yang menolak untuk berkompromi dengan kekuasaan dalam arti kekuasaan yang zalim.
Kemungkinan yang menangis di alam sana malahan tokoh penganjur moralitas dunia pers, almarhum PK. Oyong dan Pendiri Harian Kompas bersama Jacob Utama. Almarhum bukan hanya sekedar pendiri fisik penerbitan Kompas dengan konglomerasinya yang menggurita itu, tapi almarhum juga kesohor sebagai arsitektur moralitas dunia jurnalistik. Kebajikan yang ditebarkannya menjadi rujukan pekerja media pada umumnya di negeri ini.
Apapun itu, yang pasti tidak ada ratap tangis rakyat kecil atas penghianatan media mainstream, karena tidak memberitakan acara reuni Akbar Mujahid. Sejarah telah menyediakan lubang kubur besar sebagai harga sebuah pengkhianatan terhadap komitmen moralitas yang harus dijunjung tingi oleh pekerja pers.
Jangan ada yang bermimpi dan nekat mau menyaksikan peserta itu akan meratapi pengkhianatan beberapa media pers - yang menurut pengajar filsafat yang lagi ngetop Rocky Gerung, - telah melakukan "penggelapan sejarah" atas ketiadaan berita kolosal di Monas di halaman utama media mainstream. Tidak ada tangis bagi pengkhianat.
Karena sekali pekerja pers bergeser dari nurani rakyat, maka "rakyat telah mencabut media mainstream dari sanubarinya", kata Ilham Bintang, Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat (Persatuan Wartawan Indonesia).
Menurut Phil Graham mantan editor koran The Washington Post, wartawan dengan aktivitasnya berperan sebagai saksi sejarah, dan untuk itulah mereka akan terus menuliskan catatan sejarah. Bahan berita digambarkan oleh Graham bagaikan "naskah kasar pertama sejarah" atau "a first rough draft of history". Graham beralasan karena tugas moral seorang wartawan tiada lain adalah merekam peristiwa bersejarah pada saat kejadiannya.
Tapi justru di tengah tekanan berat itu moralitas seharusnya tampil sebagai pemenang. Bukan yang lain
! [***]
Penulis adalah wartawan senior dan pemerhati masalah sosial budaya.
