Berita

Politik

Seharusnya Pekerja Tolak Parpol Yang Menjadikan PLN Bahan Bancakan

JUMAT, 07 DESEMBER 2018 | 02:27 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Serikat Pekerja PT PLN akan melakukan aksi mogok kerja sebagai bagian dari protes terhadap kinerja direksi saat ini.

Menanggapi hal itu, pegiat maritim dan energi Mahyudin Rumata menilai bahwa seharusnya yang menjadi tuntutan SP PLN bukan pergantian direksi.

Menurutnya, SP PLN harus berani menolak partai politik yang ingin menguasai dan menekan PLN. Dia curiga selama ini banyak parpol yang ingin menjadikan PLN sebagai bahan bancakan semata.

"Seharusnya SP PLN berani melakukan aksi besar-besaran terhadap partai politik yang selama ini selalu melakukan tekanan terhadap manajemen PLN," ujar Yudi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (6/12).

Sambungnya, tekanan kepada PLN terkait dengan ikut campurnya oknum parpol dalam proyek-proyek strategis yang dijalankan perusahaan.

"Biasanya untuk cawe-cawe proyek di PLN dengan membawa perusahaan ini sebagai tempat bancakan," beber Yudi.

Yudi yang juga aktif dalam pemberdayaan masyarakat di bidang energi sangat mendukung penuh jika tuntutan SP PLN adalah menolak keterlibatan parpol dalam proyek PLN.

"Kami akan mendukung penuh perjuangan SP PLN jika melakukan aksi tolak parpol yang selama ini selalu melakukan tekanan kepada PLN," pungkasnya. [wah]

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Pendapatan Garuda Indonesia Melonjak 18 Persen di Kuartal I 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:41

Sidang Pendahuluan di PTUN, Tim Hukum PDIP: Pelantikan Prabowo-Gibran Bisa Ditunda

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:35

Tak Tahan Melihat Penderitaan Gaza, Kolombia Putus Hubungan Diplomatik dengan Israel

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:34

Pakar Indonesia dan Australia Bahas Dekarbonisasi

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:29

Soal Usulan Kewarganegaraan Ganda, DPR Dorong Revisi UU 12 Tahun 2006

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:25

Momen Hardiknas, Pertamina Siap Hadir di 15 Kampus untuk Hadapi Trilemma Energy

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:24

Prabowo-Gibran Diminta Lanjutkan Merdeka Belajar Gagasan Nadiem

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:16

Kebijakan Merdeka Belajar Harus Diterapkan dengan Baik di Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:06

Redmi 13 Disertifikasi SDPPI, Spesifikasi Mirip Poco M6 4G

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:59

Prajurit TNI dan Polisi Diserukan Taat Hukum

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:58

Selengkapnya