Wakil Ketua MPR, E.E Mangindaan mengunjungi fasilitas kesehatan dan pelabuhan yang ada di Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara, daerah perbatasan antara Indonesia dan Filipina, Kamis (6/12).
Kunjungan selama satu hari tersebut didampingi Guntur Sasono dan Libert Kristo Ibo dari Fraksi Demokrat; Marhany Pua dari Kelompok DPD, Fadholy dari Fraksi Nasdem, dan Jendry Alting Keintjem dari Fraksi PDIP.
Fasilitas kesehatan yang dikunjungi yakni Rumah Sakit Pratama, Puskesmas Enemawira, dan Rumah Sakit Liun Kedange. Sedang pelabuhan yang disambangi adalah Petta dan Tahuna.
Dari semua kunjungan yang dilakukan, Mangindaan menyebut banyak masalah yang perlu diselesaikan di wilayah perbatasan Indonesia-Filiphina ini. "Masalah yang ada sudah ada yang teratasi, ada pula yang belum," ujarnya.
Mantan Gubernur Sulawesi Utara itu menyebut, kawasan perbatasan merupakan wilayah yang penting dan strategis. Untuk itu perlu dikunjungi dan ditinjau agar apa yang dibutuhkan masyarakat bisa diketahui.
"Jangan sampai masyarakat perbatasan tak sejahtera," ujarnya.
Dikatakan, MPR sangat serius melihat perbatasan sehingga perbatasan yang ada di Indonesia dengan negara lain, baik di Kalimantan, Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera semua pernah dikunjungi.
"Ternyata butuh perhatian pada banyak hal," ucapnya.
Kunjungan ke wilayah perbatasan itu, kata Mangindaan, merupakan program yang telah dibahas pada November 2015 dalam pertemuan yang dipimpinnya di Manado, Sulawesi Utara.
"Setelah 2 tahun kita cek apa yang sudah direalisasikan oleh instansi dan kementerian terkait," kata dia.
Rumah sakit yang dibangun dengan dana konsentrasi, diakui Mangindaan, mampu mencukupi pembangunan gedung dan isinya. Namun, fasilitas rumah dinas untuk dokter belum dibangun. Perlu anggaran tambahan dari kementerian untuk membangun rumah dinas dokter.
Untuk mencukupi dokter, diharapkan anak-anak SMA di Sangihe dapat didorong kuliah di fakultas kedokteran. Setelah lulus diharapkan kembali ke kampung halaman dan mengabdi menjadi dokter. Sambil menunggu hal itu terwujud, pemerintah kabupaten dapat merekrut dokter dengan sistem pegawai tidak tetap (PTT) dengan syarat-syarat yang ditentukan.
Mangindaan memuji Sangihe yang telah mampu mengentaskan kemiskinan. Dari sini, kabupaten ini tidak lagi berada di bawah Kementerian Pedesaan namun di bawah Kementerian Dalam Negeri. Meski demikian, diharapkan tunjangan yang selama ini dianggarkan tetap diberikan kepada Sangihe.
Sementara, terkait masalah perhubungan laut, mantan Menteri Perhubungan itu ingin angkutan laut bersinergi antarpulau. Kabupaten kepulauan seperti Sangihe, Talaud, dan Sitaro, diharap dalam satu sinergi, satu jalur, satu alur. Transportasi yang bersinergi itu tidak hanya untuk menunjang proses perdagangan namun juga untuk melayani kesehatan.
Agar berjalan efisien dan efektif, Mangindaan mengusulkan kapal yang ada tidak hanya mengangkut penumpang atau kargo tetapi mengangkut juga mengangut penumpang. Dengan cara ini tidak membuat jasa pelayaran rugi.
"Hal demikian juga saya lihat di Australia," ucapnya.
Menjelang Natal dan Tahun baru, masyarakat Sulawesi Utara sangat membutuhkan banyak keperluan. Diharapkan, Kementerian Perhubungan mampu menyediakan kapal yang ada sehingga di saat Natal dan Tahun Baru, masyarakat bisa merayakan dengan gembira.
Mangindaan mengatakan, masalah-masalah yang ada tempat tersebut akan dibawa ke komisi-komisi terkait di DPR yang merupakan representasi dari DPR dan DPD.
"Sebagai mitra pemerintah maka masalah yang ada akan diselesaikan. Nilai-nilai kebangsaan masyarakat Sangihe tak perlu dirisaukan karena mereka telah mengimplementasikan nilai-nilai itu sebagai benteng terdepan penjaga bangsa," pungkasnya.
[lov]
