Berita

Abdul Kharis Almasyhari/RMOL

Pertahanan

PENYERANGAN DI PAPUA

Abdul Kharis: Ini Bukan Lagi Kelompok Kriminal, Tapi Sudah Menciderai Kedaulatan NKRI

SELASA, 04 DESEMBER 2018 | 13:59 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengaku prihatin dan mengutuk tindakan pembunuhan terhadap 31 pekerja konstruksi pembangunan jalan di Kabupaten Nduga, Papua, Minggu (2/12).

Sebanyak 31 pekerja yang tidak bersalah diduga diserang oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Gerakan Separatis Papua Bersenjata (GSPB).

Abdul Kharis meminta agar TNI dan Polri bisa memberikan perlindungan kepada pekerja yang sedang membangun tanah Papua.


"Saya sebagai Ketua Komisi 1 DPR RI menyatakan bela sungkawa kepada semua keluarga pekerjaan yang dibunuh secara keji, saya meminta penegakan hukum dan kalau perlu terjunkan TNI jika dibutuhkan dan mendesak, jangan ada sejengkal pun tanah Indonesia yang di bawah kendali gerakan separatisme dan melakukan kekejian terhadap rakyat Indonesia" katanya, Selasa (3/12).

Menurut Legislator dari Fraksi PKS ini, TNI dan BIN tentu sudah mempunyai data dan infomasi intelijen terkait kasus tersebut sehingga kita yakin dapat menganalisis situasi dan kondisi di lapangan untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan lain yang diperlukan. Tentu dengan kerjasama dan koordinasi dengan kepolisian.

"Ini bukan lagi soal kelompok kriminal, ini menciderai kedaulatan NKRI, setiap jengkal tanah Republik ini harus aman dari setiap rongrongan kelompok macam ini," tegas Abdul Kharis.

Pria asal Solo ini juga menyatakan bahwa keberingasan gerakan separatis ini juga harusnya membuka mata dunia agar proporsional melihat masalah di Papua.

"Bagaimana rakyat sipil tidak bersenjata, yang jelas mereka bekerja untuk membangun bumi Papua, dunia internasional juga harus membuka mata dan melihat persoalan di Papua ini dengan lebih obyektif. Dengan kejadian ini kita harap peran diplomasi terkait masalah Papua juga penting untuk lebih ditingkatkan. NKRI dan seluruh tanah air dari ujung timur sampai barat adalah wilayah kedaulatan yang wajib dihormati semua negara. Jangan sampai ada intervensi dalam masalah dalam negeri Indonesia," demikian Abdul Kharis. [rus]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

KPK Siap Telusuri Dugaan Aliran Dana Rp400 Juta ke Kajari Kabupaten Bekasi

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:10

150 Ojol dan Keluarga Bisa Kuliah Berkat Tambahan Beasiswa GoTo

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:01

Tim Medis Unhas Tembus Daerah Terisolir Aceh Bantu Kesehatan Warga

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:51

Polri Tidak Beri Izin Pesta Kembang Api Malam Tahun Baru

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:40

Penyaluran BBM ke Aceh Tidak Boleh Terhenti

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:26

PAN Ajak Semua Pihak Bantu Pemulihan Pascabencana Sumatera

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:07

Refleksi Program MBG: UPF Makanan yang Telah Berizin BPOM

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:01

Lima Tuntutan Masyumi Luruskan Kiblat Ekonomi Bangsa

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:54

Bawaslu Diminta Awasi Pilkades

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:31

Ini yang Diamankan KPK saat Geledah Rumah Bupati Bekasi dan Perusahaan Haji Kunang

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:10

Selengkapnya