Berita

Abdul Kharis Almasyhari/RMOL

Pertahanan

PENYERANGAN DI PAPUA

Abdul Kharis: Ini Bukan Lagi Kelompok Kriminal, Tapi Sudah Menciderai Kedaulatan NKRI

SELASA, 04 DESEMBER 2018 | 13:59 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengaku prihatin dan mengutuk tindakan pembunuhan terhadap 31 pekerja konstruksi pembangunan jalan di Kabupaten Nduga, Papua, Minggu (2/12).

Sebanyak 31 pekerja yang tidak bersalah diduga diserang oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Gerakan Separatis Papua Bersenjata (GSPB).

Abdul Kharis meminta agar TNI dan Polri bisa memberikan perlindungan kepada pekerja yang sedang membangun tanah Papua.


"Saya sebagai Ketua Komisi 1 DPR RI menyatakan bela sungkawa kepada semua keluarga pekerjaan yang dibunuh secara keji, saya meminta penegakan hukum dan kalau perlu terjunkan TNI jika dibutuhkan dan mendesak, jangan ada sejengkal pun tanah Indonesia yang di bawah kendali gerakan separatisme dan melakukan kekejian terhadap rakyat Indonesia" katanya, Selasa (3/12).

Menurut Legislator dari Fraksi PKS ini, TNI dan BIN tentu sudah mempunyai data dan infomasi intelijen terkait kasus tersebut sehingga kita yakin dapat menganalisis situasi dan kondisi di lapangan untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan lain yang diperlukan. Tentu dengan kerjasama dan koordinasi dengan kepolisian.

"Ini bukan lagi soal kelompok kriminal, ini menciderai kedaulatan NKRI, setiap jengkal tanah Republik ini harus aman dari setiap rongrongan kelompok macam ini," tegas Abdul Kharis.

Pria asal Solo ini juga menyatakan bahwa keberingasan gerakan separatis ini juga harusnya membuka mata dunia agar proporsional melihat masalah di Papua.

"Bagaimana rakyat sipil tidak bersenjata, yang jelas mereka bekerja untuk membangun bumi Papua, dunia internasional juga harus membuka mata dan melihat persoalan di Papua ini dengan lebih obyektif. Dengan kejadian ini kita harap peran diplomasi terkait masalah Papua juga penting untuk lebih ditingkatkan. NKRI dan seluruh tanah air dari ujung timur sampai barat adalah wilayah kedaulatan yang wajib dihormati semua negara. Jangan sampai ada intervensi dalam masalah dalam negeri Indonesia," demikian Abdul Kharis. [rus]

Populer

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

324 Hunian Layak untuk Warga Bantaran Rel Senen Rampung Juni 2026

Senin, 06 April 2026 | 18:15

Kasus Amsal Sitepu Harus jadi Refleksi Penegakan Hukum

Senin, 06 April 2026 | 17:59

WFH Jumat Tak Boleh Ganggu Produktivitas

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Putri Zulhas Ngaku Belum Tahu Gugatan Pengosongan Rumah

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Petinggi Tiga Travel Haji Dicecar KPK soal Perolehan Keuangan Tidak Sah

Senin, 06 April 2026 | 17:37

Konversi LPG ke Jargas

Senin, 06 April 2026 | 17:25

Prabowo Naikkan Target Bedah Rumah Tahun Ini Jadi 400 Ribu Unit

Senin, 06 April 2026 | 17:21

Impor Sparepart Pesawat dapat Insentif Bea Masuk Nol Persen

Senin, 06 April 2026 | 17:12

Sahroni Cabut Laporan Terhadap Influencer Indira dan Rena

Senin, 06 April 2026 | 16:59

PB Orado: Turnamen Domino Jatim Fondasi Menuju Kejurnas

Senin, 06 April 2026 | 16:55

Selengkapnya