Berita

Abdul Kharis Almasyhari/RMOL

Pertahanan

PENYERANGAN DI PAPUA

Abdul Kharis: Ini Bukan Lagi Kelompok Kriminal, Tapi Sudah Menciderai Kedaulatan NKRI

SELASA, 04 DESEMBER 2018 | 13:59 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengaku prihatin dan mengutuk tindakan pembunuhan terhadap 31 pekerja konstruksi pembangunan jalan di Kabupaten Nduga, Papua, Minggu (2/12).

Sebanyak 31 pekerja yang tidak bersalah diduga diserang oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Gerakan Separatis Papua Bersenjata (GSPB).

Abdul Kharis meminta agar TNI dan Polri bisa memberikan perlindungan kepada pekerja yang sedang membangun tanah Papua.

"Saya sebagai Ketua Komisi 1 DPR RI menyatakan bela sungkawa kepada semua keluarga pekerjaan yang dibunuh secara keji, saya meminta penegakan hukum dan kalau perlu terjunkan TNI jika dibutuhkan dan mendesak, jangan ada sejengkal pun tanah Indonesia yang di bawah kendali gerakan separatisme dan melakukan kekejian terhadap rakyat Indonesia" katanya, Selasa (3/12).

Menurut Legislator dari Fraksi PKS ini, TNI dan BIN tentu sudah mempunyai data dan infomasi intelijen terkait kasus tersebut sehingga kita yakin dapat menganalisis situasi dan kondisi di lapangan untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan lain yang diperlukan. Tentu dengan kerjasama dan koordinasi dengan kepolisian.

"Ini bukan lagi soal kelompok kriminal, ini menciderai kedaulatan NKRI, setiap jengkal tanah Republik ini harus aman dari setiap rongrongan kelompok macam ini," tegas Abdul Kharis.

Pria asal Solo ini juga menyatakan bahwa keberingasan gerakan separatis ini juga harusnya membuka mata dunia agar proporsional melihat masalah di Papua.

"Bagaimana rakyat sipil tidak bersenjata, yang jelas mereka bekerja untuk membangun bumi Papua, dunia internasional juga harus membuka mata dan melihat persoalan di Papua ini dengan lebih obyektif. Dengan kejadian ini kita harap peran diplomasi terkait masalah Papua juga penting untuk lebih ditingkatkan. NKRI dan seluruh tanah air dari ujung timur sampai barat adalah wilayah kedaulatan yang wajib dihormati semua negara. Jangan sampai ada intervensi dalam masalah dalam negeri Indonesia," demikian Abdul Kharis. [rus]

Populer

Jagoan PDIP di Pilkada 2024 Berpeluang Batal, Jika….

Minggu, 08 September 2024 | 09:30

Slank sudah Kembali ke Jalan yang Benar

Sabtu, 07 September 2024 | 00:24

Soal Video Winson Reynaldi, Pemuda Katolik: Maafkan Saja, Dia Tidak Tahu Apa yang Dia Perbuat!

Senin, 09 September 2024 | 22:18

Jemaah Suruh RK Turun dari Panggung Haul Mbah Priok

Senin, 02 September 2024 | 09:22

Akun Kaskus Fufufafa yang Hina Prabowo Diduga Gibran, Grace Natalie: Dipastikan Dulu

Rabu, 04 September 2024 | 04:44

Ngeri! Ahok Ancam Tinggalkan PDIP Jika Banteng Usung Anies

Minggu, 01 September 2024 | 13:33

Megawati Digugat Kader Banteng ke PN Jakpus

Sabtu, 07 September 2024 | 14:49

UPDATE

Bela Gibran soal Akun Fufufafa, Budi Arie Mendadak jadi Jubir

Rabu, 11 September 2024 | 14:05

Gus Ipul Dilantik Mensos, Pukulan Buat PKB

Rabu, 11 September 2024 | 13:59

Bawaslu: Memilih Kotak Kosong Pilihan yang Sah

Rabu, 11 September 2024 | 13:52

Indonesia Buka Pintu untuk Qatar Berinvestasi

Rabu, 11 September 2024 | 13:48

Saatnya PTUN Ambil Putusan Mahapenting dan Mahagenting untuk Keberlangsungan Bangsa

Rabu, 11 September 2024 | 13:47

Harris Ungkap Rencana Jitu Akhiri Perang Gaza di Debat Capres 2024

Rabu, 11 September 2024 | 13:45

Tidak Setuju dengan 'Anak Abah', PKS Usul Gerakan Ubah Aturan Pemilu

Rabu, 11 September 2024 | 13:25

Kemenkeu Setujui Minuman Berpemanis Kena Cukai 2,5 Persen pada Tahun Depan

Rabu, 11 September 2024 | 13:01

Pimpinan DPD Harus Punya Visi Pemerataan Pembangunan

Rabu, 11 September 2024 | 12:39

Inggris Hentikan Semua Penerbangan Langsung ke Iran

Rabu, 11 September 2024 | 12:36

Selengkapnya