Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Utang Membengkak, Komisi VI Pelajari Kinerja BUMN

SELASA, 04 DESEMBER 2018 | 00:11 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Membengkaknya utang sejumlah perusahaan milik negara (BUMN) pada tahun ini membuat berang sejumlah anggota Komisi VI DPR RI.

Pasalnya, di tengah pemerintah giat mencicil utang dengan susah payah, justru di lain pihak dibebani kinerja sejumlah BUMN yang menumpuk utang.

Anggota Komisi VI Darmadi Durianto mengaku akan mempelajari sehubungan banyaknya utang yang dimiliki sejumlah BUMN saat ini.


"Pemerintah berjibaku menyelesaikan utang dengan jerih payah. Kita akan serius meneliti penyebab utang BUMN-BUMN bertambah banyak. Apa apa saja yang mereka kerjakan selama ini untuk menurunkan utang," ujarnya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (3/12).

Darmadi mengaku tidak habis pikir terutama BUMN yang bergerak dibidang telekomunikasi dalam hal ini PT Telkom yang masuk pemilik utang cukup tinggi.

"Katanya aset, laba bersih dan lain-lainnya bagus tapi kok utangnya banyak. Bagaimana mau bersaing di tengah kemajuan teknologi informasi saat ini kalau BUMN telekomunikasi milik rakyat kita seperti ini," sindirnya.

Menyikapi kondisi utang BUMN, Komisi VI akan intensif mempelajari berbagai langkah serius. Terutama menjalankan hak pengawasan.

"Kita juga akan mempelajari struktur utang dan juga bagaiamana debt equity ratio-nya. Ini perlu disikapi secara serius karena BUMN itu milik rakyat, jadi kudu dipertanggungjawabkan kepada rakyat," jelas Darmadi.

Adapun, BUMN yang memiliki utang cukup tinggi diantaranya PT Pupuk Indonesia, PT Taspen, PT Waskita Karya, PT Pertamina, PT PLN, dan PT Telkom. [wah]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya