Membengkaknya utang sejumlah perusahaan milik negara (BUMN) pada tahun ini membuat berang sejumlah anggota Komisi VI DPR RI.
Pasalnya, di tengah pemerintah giat mencicil utang dengan susah payah, justru di lain pihak dibebani kinerja sejumlah BUMN yang menumpuk utang.
Anggota Komisi VI Darmadi Durianto mengaku akan mempelajari sehubungan banyaknya utang yang dimiliki sejumlah BUMN saat ini.
"Pemerintah berjibaku menyelesaikan utang dengan jerih payah. Kita akan serius meneliti penyebab utang BUMN-BUMN bertambah banyak. Apa apa saja yang mereka kerjakan selama ini untuk menurunkan utang," ujarnya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (3/12).
Darmadi mengaku tidak habis pikir terutama BUMN yang bergerak dibidang telekomunikasi dalam hal ini PT Telkom yang masuk pemilik utang cukup tinggi.
"Katanya aset, laba bersih dan lain-lainnya bagus tapi kok utangnya banyak. Bagaimana mau bersaing di tengah kemajuan teknologi informasi saat ini kalau BUMN telekomunikasi milik rakyat kita seperti ini," sindirnya.
Menyikapi kondisi utang BUMN, Komisi VI akan intensif mempelajari berbagai langkah serius. Terutama menjalankan hak pengawasan.
"Kita juga akan mempelajari struktur utang dan juga bagaiamana debt equity ratio-nya. Ini perlu disikapi secara serius karena BUMN itu milik rakyat, jadi kudu dipertanggungjawabkan kepada rakyat," jelas Darmadi.
Adapun, BUMN yang memiliki utang cukup tinggi diantaranya PT Pupuk Indonesia, PT Taspen, PT Waskita Karya, PT Pertamina, PT PLN, dan PT Telkom.
[wah]
