UMKM Batal Keluar Dari DNI, Gerindra: Jangan Dijadikan Pencitraan Capres

Pemerintah meralat kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) dalam paket kebijakan ekonomi ke 16. Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Koperasi (UMKM-K), tidak jadi dikeluarkan dari DNI.

Pemerintah, dalam hal ini, dikritik kembali menunjukkan ketidakkonsisten mengambil kebijakan.

"Ini kan bukan kali pertama (kebijakan) tidak konsisten seperti itu. Sebelumnya ada kenaikan harga BBM yang sudah diumumkan eh tiba-tiba nggak jadi. Sekarang terkait relaksasi DNI ini," ujar Jurukampanye Nasional Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Anggawira.

Politisi Partai Gerindra ini curiga penghapusan kebijakan relaksasi DNI dari paket kebijakan ekonomi ke 16 oleh Presiden Jokowi ini semata pencitraan selaku calon presiden.

"Jadi seolah-olah Pak Jokowi menjadi pahlawan dengan membatalkan kebijakan tersebut baik terkait (relaksasi) DNI ini ataupun pembatalan kenaikan BBM Kemarin. Kan tidak logis, bagaimana mungkin anggota kabinet seperti menko dan menteri membuat dan mengumumkan kebijakan tanpa persetujuan Presiden. Setelah diumumkan, eh tiba-tiba di-cut oleh Presiden," lanjutnya.

Anggawira pun mengajak masyarakat untuk cerdas dalam melihat dinamika Pemilihan Presiden 2019.

"Masyarakat harus cerdas dalam melihat ini, jangan hanya termakan oleh gimmick-gimmick pencitraan yang dibuat. Harus tahu mana pasangan yang memiliki kapasitas untuk memimpin negeri ini lima tahun ke depan," tutupnya.[wid]