Polisi Tak Perlu Anggap Reuni 212 Seperti Mau Perang

Pihak Kepolisian diimbau untuk tidak berlebihan dalam mengawal dan menjaga keamanan kegiatan Reuni Akbar Mujahidin 212 di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Minggu (2/12).

"Polisi tidak perlu kerahkan pasukan dan peralatan besar-besaran seolah menciptakan ketegangan dan seperti akan ada perang," ujar Koordinator Gerakkan Perubahan (GarpU), Muslim Arbi, melalui pesan elektronik kepada redaksi, Jumat (30/11).

Dalam surat permohonan ijin kegiatan yang dikirim ke kepolisian, penanggung jawab kegiatan Reuni Akbar Mujahidin 212 adalah Ustadz Bernard Abdul Jabbar. Panitia menyebut kegiatan akan dihadiri kurang lebih 1 juta peserta. Meski bakal dihadiri banyak peserta, Muslim Arbi meminta polisi tidak perlu khawatir.  

"Ingat ketika acara 212 dilakukan di tahun 2017 lalu. Publik dan Kapolri kagum karena jutaan orang kumpul tapi tertib, rapi, aman dan damai. Bahkan tak ada rumput yang terlukai, juga tidak ada sampah yang berserakan setelahnya. Bahkan umat non muslim yang melakukan perkawinan di Gereja pun aman karena dikawal peserta 212," paparnya.

Sebaliknya, menurut dia, jika pihak kepolisian menghalangi dan mengintimidasi para peserta, maka korps coklat melanggar tupoksinya sendiri.
 
"Sudah ada ijin dari pihak kepolisian. Maka wajib hukumnya polisi menjaga keamanan dan ketertiban acara. Dan lagi pula Gubernur DKI sudah mempersilahkan lapangan Monas untuk dipakai. Acara ini adalah juga ajang silaturahmi anak-anak bangsa," tukas Muslim Arbi.[dem]