. Warga Negara Indonesia (WNI) di Portugal antusias untuk memberikan suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) yang digelar April 2019. Mereka bersemangat mengikuti berbagai acara sosialisasi yang diselenggarakan oleh PPLN (Panitia Pemilihan di Luar Negeri) Lisabon di berbagai kota yang menjadi kantung diaspora Indonesia di Portugal.
Mereka menyimak dengan seksama penjelasan PPLN mengenai serba-serbi pemilu serentak, termasuk informasi mengenai kandidat Presiden dan partai politik yang akan berlaga dalam kontestasi demokrasi tersebut.
Kepada
koresponden Kantor Berita Politik RMOL untuk Eropa, Dwi Cavaleiro, Ketua Percaya (Persatuan Kawin Campur Indonesia Raya) mengatakan, informasi mengenai visi dan misi para peserta Pemilu penting bagi warga. Sebab, tidak semua WNI di luar negeri mengikuti secara rutin perkembangan politik di tanah air. Organisasi Percaya, yang selama ini menyuarakan aspirasi mengenai dwi kewarganegaraan, juga ingin agar ada kandidat Presiden atau anggota legislatif yang dapat merespon aspirasi mereka.
“Jalan untuk dipebolehkannya status dwi kewarganegaraan itu tidak mudah dan makan waktu yang lama. Perlu perubahaan Undang-Undang dan peraturan lainnya. Tetapi, paling tidak, ada peserta Pemilu yang mau mendengar keinginan WNI di luar negeri serta mampu menjelaskan program-program mereka untuk memperjuangkan kepentingan kami,†kata Dwi.
Selain aspirasi warga tentang status dwi kewarganegaraan, isu mengenai netralitas ASN (Aparat Sipil Negara) juga mencuat dalam perbincangan mengenai Pemilu 2019 di negerinya Cristino Ronaldo ini.
Dalam sebuah forum yang diselenggarakan PPI (Persatuan Pelajar Indonesia), Dubes RI untuk Portugal H.A. Ibnu W. Wahyutomo mengingatkan agar para ASN yang sedang berada di Portugal tetap mampu menjaga netralitas di tahun politik, termasuk tidak ikut melakukan kampanye bagi para peserta Pemilu.
“Kami mendapatkan surat edaran dari Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), yang meminta agar ASN dijaga netralitasnya. Kebetulan, sebagian di antara mahasiswa yang sedang belajar di Portugal adalah ASN, sehingga peringatan tersebut wajib untuk diteruskan di sini. Bagaimanapun, Dubes tentu akan dimintai tanggungjawab jika ada laporan mengenai tindakan ASN yang tidak pas selama masa kampanye,†jelas Ibnu.
Selain hal tersebut, PPLN Lisabon sebagai penyelenggara Pemilu 2019 di Portugal berusaha agar seluruh warga dapat berpartisipasi maksimal dalam ajang pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Kebijakan KPU yang memperpanjang masa penyempurnaan DPT hingga 15 Desember 2018 digunakan untuk menggelar berbagai kegiatan yang melibatkan WNI, termasuk mendatangi kota Povoa de Varzim yang menjadi sentra buruh migran Indonesia yang bekerja di sektor perikanan.
“Kami berharap agar warga yang namanya belum terdaftar dalam DPT segera mendaftarkan diri. Kami juga mengingatkan kepada WNI yang baru datang ke Portugal dan belum melakukan perpindahan domisili untuk mengurus form-A5 dari PPS (Panitia Pemungutan Suara) di tempat tinggal asal, supaya nanti diperbolehkan mencoblos di Portugal,†kata Joko Supriyanto, anggota PPLN Lisabon.
[dem]
