Beredarnya produk baja ilegal yang tak berlabel Standar Nasional Indonesia dikeluhkan produsen baja Tanah Air, PT Krakatau Steel Tbk.
Terkait hal itu, Anggota DPR Komisi VI, Sartono Hutomo mendesak pihak Bea Cukai dan kepolisian segera melakukan tindakan cepat.
"Ya, ini aparat harus secepatnya bertindak. Khususnya Bea Cukai, dan kepolisian," ujar Sartono, kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/11).
Anggota DPR Fraksi Demokrat ini menyesalkan peristiwa tersebut bisa terjadi. Hal itu, kata Sartono, dapat mengancam kedaulatan ekonomi Indonesia.
"Kenapa bisa sampai bisa kebobolan itu? Ini mengancam kedaulatan," ucapnya.
Sartono mengaku akan membahas persoalan tersebut di Komisi VI dan Komisi XI bersama kementerian terkait.
"Karena kalau yang begini yang kena korban BUMN kita. Kami bersama pihak Krakatau Steel dan di Komisi XI juga akan menyuarakan hal ini," pungkasnya.
Pihak Krakatau Steel menyatakan, produk baja HRC asal Tiongkok itu beredar di beberapa daerah di Jawa seperti Pasuruan (Jawa Timur) dan Balaraja (Banten).
"Bila ditinjau dari aspek perizinan dan fasilitas produksinya, maka pabrik-pabrik di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) tersebut hanya untuk memproduksi dan memperoleh izin untuk menjual baja tahan karat (stainless steel), sementara produk HRC yang beredar secara luas jelas-jelas merupakan produk baja karbon yang dijual dengan harga murah," ujar Komisaris Krakatau Steel, Roy Maningkas.
Adapun, pada produk baja tersebut tertera label PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry, yang merupakan grup perusahaan Tsingshan China, di mana pabrik perusahaan itu berada di Morowali.
[lov]
