Konferensi pers TKN Jokowi-Ma'ruf/RMOL
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mendengarkan dan menerima masukan seluruh elemen sebelum mengesahkan peraturan presiden terkait relaksasi daftar negatif investasi (DNI).
Demikian disampaikan Arsul Sani, wakil ketua Tim Kemenangan Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta, Rabu (28/11).
"Terkait penegasan Pak Jokowi bahwa beliau mendengarkan semua masukan atau keluhan dan penolakan terkait rencana dikeluarkannnya kebijakan pemerintah yang oleh media dan publik yang disebut relaksasi DNI," jelasnya.
Menurut Arsul, pra peluncuran Paket Kebijakan Ekonomi XVI oleh Kemenko Perekonomian sudah diketahui masyarakat luas dan mendapat beragam tanggapan.
"Diketahui bahwa sebagian besar perusahaan, Kadin dan asosiasi lainnya keberatan terhadap rencana-rencana relaksasi DNI yang terkait dengan bidang-bidang usaha yang selama ini pelakunya mayoritas UMKM," tuturnya.
Arsul memastikan bahwa keterbukaan Jokowi terhadap usulan, keluhan ataupun keberatan terkait relaksasi DNI menunjukkan sosok pemimpin yang mendengarkan aspirasi.
"Pak Jokowi menegaskan di forum Kadin di Solo bahwa pemerintah akan mendengarkan perpres yang akan ditandatangani sebagai landasan hukum itu. Pada saat ini kondisinya sedang digodok untuk mengakomodasi dari apa-apa yang menjadi keberatan," jelasnya.
"Pak Jokowi adalah seorang pemimpin yang mendengar. Tidak kemudian apa yang menjadi keyakinan pemerintah dan itu mendapatkan keberatannya tidak diperhatikan atau tidak dipedulikan," tegas Arsul yang merupakan sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
[wah]
