Relaksasi daftar negatif investasi (DNI) yang diatur dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI diduga merupakan pesanan pihak tertentu.
Tidak tanggung-tanggung, kebijakan itu diduga dibuat untuk kepentingan investor dari Tiongkok.
Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menjelaskan, dilihat dari skala usaha yang direlaksasi yakni hanya sektor UMKM, kecil kemungkinan kebijakan tersebut ditujukan untuk investor dari perusahaan-perusahaan multinasional Amerika Serikat maupun Eropa.
"Mereka (investor AS dan Eropa) kan masuk ke tambang, migas, yang besar-besar. Kalau kecil ngapain bisnis jauh-jauh kecil-kecil. Bisnis dari Amerika urus kecil-kecil ngapain, lama sekali ngumpulin duitnya," jelasnya dalam diskusi bertajuk 'Menyoal Kebijakan Relaksasi Daftar Negatif Investasi' di Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta, Selasa (27/11).
Menurut Salamuddin yang juga pengamat ekonomi, jika dilihat dari skala usahanya maka Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang paling mungkin adalah pesanan investor Tiongkok.
"Jadi kalau saya lihat kalau dari luar bisa menjadi acuan pesanan ini adalah Tiongkok karena Tiongkok itu UMKM-nya besar sekali. Saya ambil contoh misalnya tembakau ya yang salah satu dibuka. Tembakau dulu di Tiongkok perusahaan-perusahaan kecil, sama seperti Indonesia," paparnya.
[wah]
