Berita

Priyo Budi Santoso/Net

Politik

Dibanding Jokowi, Soeharto Yang Konsisten Hidupkan Ekonomi Kerakyatan

SELASA, 27 NOVEMBER 2018 | 15:09 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Kerinduan kepada masa Orde Baru yang peduli terhadap sektor-sektor ekonomi kerakyatan kembali digaungkan oleh Partai Berkarya.

Sekjen Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso menyatakan kebijakan Presiden Soeharto dulu jauh berbeda dengan pemerintah sekarang yang dinilai anti dengan ekonomi kerakyatan.

"Dulu, Pak Harto justru concern sekali untuk menghidupkan sektor-sektor kerakyatan, ekonomi kecil, bahkan KUD-KUD yang ada di desa-desa itu dibangkitkan dan diberdayakan sehingga kaum tani bangkit," kata Priyo kepada redaksi, Selasa (27/11).


Sementara pemerintahan Jokowi saat ini yang baru mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 16 meskipun beberapa bidang sudah direvisi namun tetap berasa anti kerakyatan dan lebih condong ke asing.

Dan setelah mendapat penolakan dari banyak kalangan, Menko Perekonomian Darmin Nasution akhirnya memutuskan untuk menunda pelaksanaan pelonggaran investasi asing 100 persen yang masuk dalam paket ekonomi itu.

Priyo, mantan politisi Partai Golkar itu menilai bahwa Presiden Soeharto dahulu konsisten dengan sistem ekonomi yang berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, dimana prinsip kekeluargaan, gotong royong dan musyawarah mufakat menjadi cirinya.

"Pasal 33 yang berkaitan dengan sektor-sektor ekonomi kerakyatan mendapat perhatian yang besar dari Pak Harto," pungkasnya. [rus]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya