Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) membantah telah mengeluarkan dukungan dalam pemilihan Ketua Umum di Kongres XV Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Aceh, Desember 2018 mendatang.
Ketua PB HMI, Edy Sofyan mengatakan Pleno I PB HMI tidak pernah menyebut nama dan merekomendasikan salah satu nama sebagai kandidat Ketua Umum DPP KNPI.
"Karena sampai saat ini PB HMI belum pernah mengeluarkan rekomendasi nama terkait kandidat Ketua Umum DPP KNPI yang akan berkompetisi pada Kongres KNPI di Aceh pada bulan Desember 2018," ujar Edy dalam keterangannya, Senin (26/11).
Dikatakan Edy, dalam Pleno I PB HMI yang dilaksanakan 21 hingga 24 November di Lampung hanya merekomendasikan urusan eksternal terkait KNPI dengan isi rekomendasi keberpihakan PB HMI pada Kepengurusan DPP KNPI yang sah yaitu kepengurusan DPP KNPI di bawah kepemimpinan Muhammad Rifai Darus.
Menurutnya, kriteria kader HMI yang akan didukung dan dinominasikan menjadi Ketua Umum KNPI adalah yang memiliki pengalaman kepengurusan dari komisiariat hingga pengurus besar, Kader HMI yang tidak pernah bermasalah, pernah menjadi Pengurus Besar HMI, Pengurus DPP KNPI dan diprioritaskan mantan Ketua Umum PB HMI.
Kelima poin tersebut menjadi rekomendasi ideal dan pertimbangan bagi pengurus besar dalam merekomendasikan kader HMI untuk menjadi Ketua Umum DPP KNPI pada Kongres di Aceh.
"Dengan demikian maka saya tegaskan dan klarifikasi bahwa pernyataan salah seorang staf Ketua PB HMI yang mengatakan bahwa PB HMI merekomendasikan Noer Fajrieansyah melalui Pleno I PB HMI di Lampung itu, maka dapat saya pastikan kalau pernyataan dan pendapat saudara Heru Slana adalah informasi bohong alias
hoax," tegasnya.
Edy meminta anggota PB HMI tidak melakukan
framing informasi terkait dinamika Pleno I PB HMI dan terjebak pada politik kandidat dalam kongres KNPI.
"Kalau kriteria itu yang mau dilaksanakan secara konsekuen maka kandidat yang tepat untuk mendapakan rekomendasi tersebut adalah mantan ketua umum seperti Rosyid atau Mulyadi," pungkasnya.
[ian]
