Hanura: Program Aksi Prabowo Seperti Praktik Neoliberal

Program aksi pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang berjumlah 36 dinilai ketinggalan zaman.

Salah satunya, adalah misi mendirikan kilang minyak bumi, pabrik etanol, serta infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi atau distribusi gas, baik oleh BUMN atau swasta.

Ketua Fraksi Partai Hanura, Inas Nasrullah Zubir menilai program itu mencerminkan Prabowo-Sandi kudet alias kurang update. Sebab, Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah mulai membangun kilang-kilang itu lewat Pertamina.

"(Pembangunan) kilang minyak yang diangan-angankan oleh Prabowo tersebut sedang dipersiapkan untuk dibangun oleh Pertamina. Bahkan sudah ada juga kilang lama yang sedang direvitalisasi," tegasnya dalam keterangan pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Senin (26/11).

Inas turut menggarisbawahi keinginan Prabowo membangun jaringan transmisi atau distribusi gas lewat jasa swasta. Menurutnya, itu sama saja menjalankan praktik neoliberal, yang berasal dari UU Migas 21/2001.

Aturan itu, sambung dia, merupakan salah satu penyebab harga gas alam mahal hingga membebani masyarakat pada saat ini.

"Tapi oleh Prabowo malahan dijadikan program aksi dalam visi misinya," sesalnya.

Dia juga menyoroti ide Prabowo tentang pabrik ethanol. Inas menduga gagasan ini akan menggunakan raw material pohon aren. Dalam hal ini, adik kandung Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo telah menjalankan dan menguasai perkebunan aren terbesar di Indonesia. Tercatat ada 173 ribu hektare perkebunan aren milik Hashim.

"Jika Prabowo menjadi presiden, maka rakyat akan dipaksa menggunakan ethanol sebagai pengganti bensin premium, dan tentunya akan menambah tebal pundi-pundi keluarga Prabowo," pungkasnya. [ian]