Pemerintah perlu segera menyiapkan program jangka pendek maupun jangka panjang secara lebih serius untuk meningkatkan ekspor produk barang dan jasa.
Peningkatan nilai ekspor barang dan jasa selain mencegah terjadinya defisit transaksi berjalan juga untuk menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan pertambahan cadangan devisa negara.
Dosen Laboratorium Statistik P3M Universitas Indonesia (UI) Andy Azisi Amin mengatakan, Indonesia merupakan negara keempat populasi terbanyak setelah Tiongkok, India, dan Amerika. Jika transaksi berjalannya terus mengalami defisit, itu berarti lebih banyak impor.
Hal tersebut mengemuka dalam acara diskusi publik bertajuk 'Mendorong Keseriusan Pemerintah di Jakarta, Minggu (25/11).
“Meskipun defisit transaksi berjalan saat ini belum terlalu berbahaya namun bila terjadi terus menerus dan kita banyak bergantung kepada negara lain itu menjadi sangat berbahaya,†ujarnya.
Solusinya tidak bisa diselesaikan hanya lewat crash program. Tapi harus dipersiapkan sejak lama dan juga untuk jangka waktu lama dengan tidak melupakan saat ini. Program tersebut harus dapat meningkatkan nilai ekspor.
"Jika kita dapat melakukan program peningkatan ekspor berarti kita dapat membuat program peningkatan nilai tambah apapun yang dihasilkan oleh tenaga kerja kita di dalam negeri," tambah Andy.
Lebih lanjut direktur Salemba Real Estate Institut ini memaparkan, defisit transaksi berjalan pada triwulan III-2018 semakin membengkak menjadi 8,8 miliar dolar AS atau 3,37 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kecenderungan ini mengkhawatirkan dan menjadi yang tertinggi setelah kuartal II-2014 yang pernah mencapai 9,5 miliar dolar AS atau 4,26 persen dari PDB nasional.
“Defisit neraca jasa mengindikasikan lemahnya jasa transportasi domestik dalam melayani kebutuhan perdagangan luar negeri. Sedangkan tren penurunan kinerja ekspor dan komposisi ekspor yang terus didominasi komoditas, mencerminkan lemahnya pendalaman struktur industri nasional,†terangnya.
Dalam kesempatan yang sama, dosen Kebijakan Publik Administrasi Bisnis Institut STIAMI, Eman Sulaeman Nasim menilai positif program pemerintahan Presiden Jokowi yang akan mengubah defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan dengan cara meningkatkan ekspor yang harus lebih besar daripada impor.
"Namun implementasi di lapangan sering kali jauh dari kenyataan. Ini juga yang membuat Presiden Jokowi tidak sabar atas kinerja aparat di bawahnya," ujarnya.
[wid]
