Setiap wilayah di Indonesia seperti di bagian barat, timur dan tengah memiliki kemampuan pengelolaan pangan dan sektor pertanian yang berbeda-beda.
Oleh sebab itu, tidak mungkin kebijakan pengelolaan pertanian di wilayah barat secara yang sama diterapkan juga di timur.
Pengamat pertanian dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof. Yunus Musa mengatakan, sampai saat ini pengelolaan pertanian di Indonesia bagian timur terutama di daerah pinggiran dan perbatasan yang jumlahnya cukup banyak telah semakin baik.
Dia mencontohkan, dengan membuka mata air atau pengembangan komoditas pertanian gula yang selama ini tidak terkelola optimal kemudian berhasil diungkap solusinya sehingga mampu berproduksi.
"Jangan mengandalkan bahan impor misalnya benih. Produksinya di wilayah Indonesia bagian barat namun penggunaannya di timur. Kembangkanlah mereka dan menyatulah dengan alamnya," ujar Prof. Yunus kepada wartawan, Minggu (25/11).
Menurut Yunus, terdapat dua faktor yang mempengaruhi pengelolaan pertanian di Papua yaitu kemampuan sumber daya manusia namun teknologinya rendah, lalu operator yang memahami kondisi pertanian secara terstruktur.
"Memberikan sumbangsih cukup besar sehingga ada hasilnya yang relevan dibandingkan dengan daerah lainnya pada penggunaan benih," katanya.
Prof. Yunus yang juga mantan dekan Fakultas Pertanian Unhas menambahkan, untuk menuju pengelolaan pertanian di Indonesia bagian timur yang semakin baik ke depan diperlukan alokasi anggaran secara khusus dengan jumlah maksimal.
"Akan bisa on target dengan dana seperti itu. Sudah pasti akan melakukan kegiatan produksi, bukan hanya untuk kebutuhan tapi juga yang lainnya di pertanian," paparnya.
Diketahui, untuk pengelolaan sektor pertanian di kawasan Indonesia bagian timur yakni Papua dan Papua Barat, pemerintah telah menerbitkan kebijakan mendukung terwujudnya kedaulatan pangan serta pengembangan ekonomi lokal melalui Instruksi Presiden 9/2017.
Di dua provinsi tersebut, Kementerian Pertanian juga telah melakukan berbagai program yang fokus membina kapasitas sumber daya manusia serta pengelolaan komoditas produksi berbasis sumber daya wilayah. Distribusi alat pertanian dan alokasi anggaran juga telah didistribusikan Kementan sejak 2015 lalu.
[wah]
