Calon Presiden Harus Berikan Pendidikan Politik

Semakin banyaknya pernyataan-pernyataan kontroversial yang disampaikan ke ruang publik menyebabkan proses demokrasi seakan terbelenggu. Padahal, rakyat membutuhkan pendidikan politik agar proses demokrasi semakin dewasa.

"Bangsa ini butuh pendidikan politik oleh calon-calon presiden, oleh elite politiknya. Supaya apa? Supaya bangsa ini ke depan menjadi lebih dewasa lagi. Demokrasi kita lebih maju dan pemerintah lebih bertanggung jawab," kata Peneliti Senior LIPI, Syamsuddin Haris, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/11).

Menurut Haris, kedua pasangan capres-cawapres maupun tim kampanye tidak harus menunggu waktu yang telah diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengemukakan gagasannya atau upaya mereka membenahi bangsa dan negara.

"Misalnya, Pak Jokowi dan Pak Prabowo mestinya di awal apa yang hendak dibenahi atau dilanjutkan oleh Pak Jokowi dengan Nawacita. Kemudian apa gagasan mengenai swasembada pangan segala macamnya, kan tidak cukup dengan jargon," urainya.

Baik Joko Widodo dan Prabowo, lanjut Haris, seharusnya mendeskripsikan jelas soal program yang ditawarkan. Seperti swasembada pangan yang diusung Prabowo, yang dibutuhkan publik yakni kebijakan seperti apa yang akan dimasukkan guna Indonesia bisa swasembada pangan.

"Jadi kita jangan sampai berhenti di jargon saja," demikian Haris. [lov]