Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto buru-buru membantah tudingan yang dilonÂtarkan Prabowo Subianto terkait adanya intervensi terhadap elite politik yang mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Berikut pernyataan Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi- Ma'ruf Amin ini terkait isu-isu yang berkembang saat ini.
Prabowo sebut ada elite politik yang diancam lantaran mendukung Prabowo. Apa benar tudingan itu?
Mana ada yang berani menÂgancam Pak Prabowo. Memang pernah ada upaya intervensi kekuasaan? Ada penanggungÂjawabnya gak? Seperti itu kan harus dicek.
Jadi, sebelum menyalahkan, lebih baik cek internal dulu, dari pada Pak Prabowo sudah terlanÂjur menyalahkan Pak Jokowi, ternyata ada kebohongan Ratna Sarumpaet. Kalau gitu kan malu, harus meminta maaf kepada rakyat.
Tentang narasi Orde Baru yang dilontarkan mantan isÂtri Prabowo, Titik Soeharto, yang belakangan ditimpali cawapres Sandiaga Uno sebagai bagian dari gambaran kerinduan masyarakat terhadap prestasi swasembada pangan. Bagaimana menurut Anda? Memang Orba membawa kemanfaatan bagi elite, kroni, keluarga Pak Harto. Lihat saja hartanya. Sehingga wajar kalau kroni Pak Harto mengkampaÂnyekan agar itu kembali, karena mereka menikmati privilege yang luar biasa. Tommy dengan mobil Timor, Humpuss-nya, semua dinikmati. Seluruh keÂkayaan negeri ini lari ke kroni Soeharto. Mereka harus berÂtanggung jawab atas berbagai persoalan yang muncul saat ini, ketidakadilan yang muncul akibat salah urus selama pemerÂintahan Soeharto.
Tapi Prabowo mengatakan, kelak jika dia menang bukan hanya anak-anak Soeharto yang ditampungnya, tapi juga yang menentang Soeharto seperti Amien Rais juga akan ditamÂpungnya. Bagaimana itu? Ya kalau Pak Amien Rais sendiri kan beliau menentang Pak Harto, menentang nepotisme, tetapi kita lihat anak-anaknya paling banyak di antara tokoh nasional yang menjadi caleg di PAN.
Jadi menurut Anda harusnya Amien Rais malulah seperti itu? Ya rakyat yang menentukan, ketika dulu Pak Amien Rais memperjuangkan anti nepotisme kemudian anak-anaknya menjadi caleg empat orang di PAN itu rakyat yang akan menentukan, bukan kami. Kami tidak campur tangan urusan rumah tangga orang lain. Kalau di PDIP satu keluarga ada batasan dua. Bahkan suami istri enggak boleh dalam satu dapil yang sama. Partai bukan tempat mencari makan keluarga.
Ke depan narasi ketokohan akan makin nyaring dilontarÂkan. Partai Anda sendiri kan kerap menjual figur Bung Karno. Bagaimana itu? Bung Karno hidup di hatinya rakyat, kalau tidak percaya daÂtang ke Blitar, ke makam Bung Karno, ribuan rakyat kecil seÂtiap hari datang menghormati makam Bung Karno, demikian pula Gus Dur. Jadi tanggung jawab politik seorang pemimpin tidak hanya ditentukan ketika masa hidup, ketika pemimpin itu sudah wafat juga. Apakah masih menjadi inspirasi atau tidak. Kan ide, gagasan dan cita-cita Bung Karno tidak pernah mati karena memang diperjuangkan bagi bangsa dan negara sendiri. Sementara Pak Harto kita lihat praktik kolusi nepotisme ya luar biasa terjadi.
Anda melihat apakah naraÂsi-narasi seperti itu akan efekÂtif atau tidak untuk menarik massa? Jadi memang nepotisme itu nikmat. Itu yang kami tentang. Kami memberikan batasan karÂena mereka-mereka yang meÂrindukan Pak Harto hadir itu merindukan KKN, merindukan kolusi, merindukan korupsi dan nepotisme dan itu terjadi sampai sekarang.
Jadi kalau diadu narasi? Rakyat yang menentukan.
Oh ya terkait dana kampanye Jokowi-Ma'ruf ada keÂsulitan? Kami semua gotong-royong dengan baik, kami mau iklan sosialisasi rekening, tapi enggak diijinkan Bawaslu. Sehingga KPU Bawaslu harus meninjau kembali seluruh peraturan yang berkaitan dengan upaya untuk sosialisasi rekening dana kampaÂnye yang memasukkan gambar paslon. Karena ini memang RKDK (Rekening khusus dana kampanye) yang dibentuk oleh paslon. ***
