Berita

Hasto Kristiyanto/Net

Wawancara

WAWANCARA

Hasto Kristiyanto: Mana Ada Yang Berani Mengancam Pak Prabowo, Cek Internal Dululah

SABTU, 24 NOVEMBER 2018 | 07:49 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto buru-buru membantah tudingan yang dilon­tarkan Prabowo Subianto terkait adanya intervensi terhadap elite politik yang mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Berikut pernyataan Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi- Ma'ruf Amin ini terkait isu-isu yang berkembang saat ini.

Prabowo sebut ada elite politik yang diancam lantaran mendukung Prabowo. Apa benar tudingan itu?
Mana ada yang berani men­gancam Pak Prabowo. Memang pernah ada upaya intervensi kekuasaan? Ada penanggung­jawabnya gak? Seperti itu kan harus dicek.

Jadi, sebelum menyalahkan, lebih baik cek internal dulu, dari pada Pak Prabowo sudah terlan­jur menyalahkan Pak Jokowi, ternyata ada kebohongan Ratna Sarumpaet. Kalau gitu kan malu, harus meminta maaf kepada rakyat.

Jadi, sebelum menyalahkan, lebih baik cek internal dulu, dari pada Pak Prabowo sudah terlan­jur menyalahkan Pak Jokowi, ternyata ada kebohongan Ratna Sarumpaet. Kalau gitu kan malu, harus meminta maaf kepada rakyat.

Tentang narasi Orde Baru yang dilontarkan mantan is­tri Prabowo, Titik Soeharto, yang belakangan ditimpali cawapres Sandiaga Uno sebagai bagian dari gambaran kerinduan masyarakat terhadap prestasi swasembada pangan. Bagaimana menurut Anda?
Memang Orba membawa kemanfaatan bagi elite, kroni, keluarga Pak Harto. Lihat saja hartanya. Sehingga wajar kalau kroni Pak Harto mengkampa­nyekan agar itu kembali, karena mereka menikmati privilege yang luar biasa. Tommy dengan mobil Timor, Humpuss-nya, semua dinikmati. Seluruh ke­kayaan negeri ini lari ke kroni Soeharto. Mereka harus ber­tanggung jawab atas berbagai persoalan yang muncul saat ini, ketidakadilan yang muncul akibat salah urus selama pemer­intahan Soeharto.

Tapi Prabowo mengatakan, kelak jika dia menang bukan hanya anak-anak Soeharto yang ditampungnya, tapi juga yang menentang Soeharto seperti Amien Rais juga akan ditam­pungnya. Bagaimana itu?
Ya kalau Pak Amien Rais sendiri kan beliau menentang Pak Harto, menentang nepotisme, tetapi kita lihat anak-anaknya paling banyak di antara tokoh nasional yang menjadi caleg di PAN.

Jadi menurut Anda harusnya Amien Rais malulah seperti itu?
Ya rakyat yang menentukan, ketika dulu Pak Amien Rais memperjuangkan anti nepotisme kemudian anak-anaknya menjadi caleg empat orang di PAN itu rakyat yang akan menentukan, bukan kami. Kami tidak campur tangan urusan rumah tangga orang lain. Kalau di PDIP satu keluarga ada batasan dua. Bahkan suami istri enggak boleh dalam satu dapil yang sama. Partai bukan tempat mencari makan keluarga.

Ke depan narasi ketokohan akan makin nyaring dilontar­kan. Partai Anda sendiri kan kerap menjual figur Bung Karno. Bagaimana itu?
Bung Karno hidup di hatinya rakyat, kalau tidak percaya da­tang ke Blitar, ke makam Bung Karno, ribuan rakyat kecil se­tiap hari datang menghormati makam Bung Karno, demikian pula Gus Dur. Jadi tanggung jawab politik seorang pemimpin tidak hanya ditentukan ketika masa hidup, ketika pemimpin itu sudah wafat juga. Apakah masih menjadi inspirasi atau tidak. Kan ide, gagasan dan cita-cita Bung Karno tidak pernah mati karena memang diperjuangkan bagi bangsa dan negara sendiri. Sementara Pak Harto kita lihat praktik kolusi nepotisme ya luar biasa terjadi.

Anda melihat apakah nara­si-narasi seperti itu akan efek­tif atau tidak untuk menarik massa?
Jadi memang nepotisme itu nikmat. Itu yang kami tentang. Kami memberikan batasan kar­ena mereka-mereka yang me­rindukan Pak Harto hadir itu merindukan KKN, merindukan kolusi, merindukan korupsi dan nepotisme dan itu terjadi sampai sekarang.

Jadi kalau diadu narasi?
Rakyat yang menentukan.

Oh ya terkait dana kampanye Jokowi-Ma'ruf ada ke­sulitan?
Kami semua gotong-royong dengan baik, kami mau iklan sosialisasi rekening, tapi enggak diijinkan Bawaslu. Sehingga KPU Bawaslu harus meninjau kembali seluruh peraturan yang berkaitan dengan upaya untuk sosialisasi rekening dana kampa­nye yang memasukkan gambar paslon. Karena ini memang RKDK (Rekening khusus dana kampanye) yang dibentuk oleh paslon. ***

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Prabowo Diminta Tindak Tegas Kelompok yang Masih Persoalkan Hasil Pilpres 2024

Selasa, 22 September 2026 | 23:16

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Jadi Menperin, Sarmuji Tegaskan akan Lanjutkan Rintisan Agus Gumiwang

Jumat, 02 Oktober 2026 | 12:23

Mengenang Warisan Luhur Pesona Batik Tulungagung di Hari Batik Nasional

Jumat, 02 Oktober 2026 | 12:16

Ketua KPK Ucapkan Selamat kepada Kapolri Jenderal Suyudi, Dorong Sinergi Pemberantasan Korupsi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 12:10

MUI: Jangan Sampai Konser “Till The Whole World Knows” Jadi Sarana Propaganda Zionisme

Jumat, 02 Oktober 2026 | 12:10

BEI Awasi Pergerakan Tiga Saham yang Masuk Radar UMA

Jumat, 02 Oktober 2026 | 11:49

KPK Ungkap Besaran Uang Silmy Karim ke Dosen UB Saat Bimbingan Doktoral

Jumat, 02 Oktober 2026 | 11:25

Garuda Tantang Gajah Perang di Final FIFA ASEAN Cup 2026

Jumat, 02 Oktober 2026 | 11:25

Emas Antam Mulai Turun Hari Ini, Intip Daftar Lengkapnya

Jumat, 02 Oktober 2026 | 11:14

Dua Tahun Danantara, Efisiensi BUMN Digenjot untuk Kejar Pertumbuhan

Jumat, 02 Oktober 2026 | 11:02

Harga Minyak Naik Lagi ke Level 102 Dolar AS

Jumat, 02 Oktober 2026 | 10:59

Selengkapnya