Fit and proper test cawagub DKI disepakati dalam pertemuan antara jajaran Gerindra dan PKS DKI pada 5 November 2018. Menurut Ketua DPW PKS DKI Sakhir Purnomo, seleksi yang akan dilakukan hanya berbinÂcang santai. Hal inilah yang menyebabkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta setuju dilakukan seleksi. Namun tiba-tiba Gerindra mengajukan peneliti LIPI Siti Zuhro, seÂbagai salah satu anggota tim seleksi. Bagaimana tanggapan PKS terkait hal ini? Berikut penjelasan Sekjen PKS Mustafa Kamal.
Gerindra mengajukan Siti Zuhro sebagai salah satu angÂgota tim seleksi cawagub DKI. Tanggapan PKS?
Saya kira enggak ada hal-hal yang krusial lagi ya. Kami sudah bermusyawarah, kami sudah sepakat, tinggal tungÂgu tanggapannya saja, insya Allah. Apalagi Pak Anies sudah menunggu, beliau sudah mulai kelelahan karena harus bekerja sendirian. Jadi saya kira enggak ada lagi lah itu.
Sebelumnya kan sepakat hanya mengobrol santai ya? Saya itu tidak mau masuk wilayah itu. Karena itu kan masalah DKI Jakarta ya, ada struktur Partai Gerindra dan PKS DKI Jakarta yang mengolah itu. Itu mekanisme sangat baik, untuk mendapatkan pemimpin yang kami harapkan. Sejauh meningkatkan kredibilitas, membangun kompetensi, dan merit sistem dalam pencalonan wakil gubernur, bagus-bagus saja. Tapi prinsipnya sudah seÂlesai semua.
Jadi kapan kira-kira calonÂnya diuji? Secepatnya lebih baik. Karena itu kan juga permintaan dari Kementerian Dalam Negeri, juga harapan warga Jakarta saya kira.
Soal lain, BIN (Badan Intelijen Negara) mengungkapkan sejunlah masjid terpapar paham radikalis. Tanggapan Anda? Pemerintah punya juru bicara yang bisa memilah mana yang menenangkan publik, dan mana yang justru malah meresahkan. Jadi kalau misalnya informasi intelijen, sebaiknya diolah terÂlebih dahulu, lalu kemudian dibuat kebijakannya, baru disÂampaikan kepada publik.
Jangan informasi mentah yang dilempar ke publik, lalu menjadi kontroversi. Itu yang membuat suasana menjadi tidak stabil. Kita bisa saling curiga, saling tuding-menuding dan sebagainya.
Apalagi sekarang bulan-bulan, hari-hari menjelang Pemilu 2019, sehingga saya berharap pemerintah lebih kompak, lebih utuh melihat segala persoalan, lalu kemudian secara bijak membuat kebijakan yang teÂpat. Apalagi ini menyangkut umat beragama. Masjid itu kan tempat orang mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, untuk menenangkan diri, untuk memÂperkuat keyakinannya. Jangan sampai ini kemudian menjadi permasalahan bagi umat tertenÂtu, sehingga akhirnya kegiatan agama yang seyogyanya meÂniadi kontributor bagi stabilitas politik nasional, justru menjadi sesuatu yang tidak kontributif.
Masalah semacam ini masuk di tim pemenangan Prabowo- Sandi? Kami tidak mau masuk ke penerawangan yang bisa kami pastikan. Oleh karena dari awal saya sampaikan, buatlah peÂnyampaian yang matang dari pemerintah, buat kebijakan yang utuh, sehingga kegiatan umat beragama itu bisa tumbuh secara kondusif, untuk mendukung stabilitas politik nasional. Yang diberikan kepada masyarakat itu kebijakannya, bukan analisanya yang masih mentah. Apalagi analisis intelijen itu kan hanya satu sisi.
Sumber informasi intelijen itu harus disertai dari berbagai kajian, baru kemudian disamÂpaikan oleh juru bicara pemerÂintah. Jadi bukan pihak tertentu, apalagi misalnya konsultan yang ditunjuk oleh pemerintah yang menyebarkan. Ini kan tidak profesional ya. Konsultan itu bekerja untuk pemerintah, lalu kemudian pemerintah yang harus menyampaikannya, bukan konsultannya. Jadi apakah itu produk intelijen atau produk konsultan itu harus diolah dulu oleh pemerintah secara utuh, lalu dibuat kebijakan yang meÂnentramkan.
Timses Prabowo-Sandi kan ngusulin gaji guru dinaikkan sampai Rp 20 juta. Bagaimana itu? Ini sebaiknya ditanya ke juru bicara terkait ya. Saya khawatir salah kalau harus mengomentari lebih jauh. Tapi kalau dari PKS tentu saja sangat mendukung jika benar dinaikkan, karena itu untuk kesejahteraan guru. Ketika amandemen UUD 1945 menyangkut anggaran pendidiÂkan yang mencapai 20 persen dari APBN, itu dimaksudian agar penyelenggaran pendidikan nasional, termasuk didalamnya kesejahteraan guru itu meningÂkat. Dan yang lebih penting juga menyelamatkan para guru yang statusnya belum jelas, seperti guru honorer yang masih dalam kondisi yang memprihatinkan.
Karena kenyataannya ketika tidak mengajar, dia mogok menÂgajar jadi kosong kelas-kelas itu. Sehingga penganti harus diadakan. Artinya apa? Artinya kebutuhan guru itu masih nyata, sehingga yang masih honorer harus disejahterakan secara cepat. Mereka sudah dijanjikan perbaikan kebijakan, perbaikan undang-undang, tapi realisasÂinya itu masih lama, itu sifatnya masih janji. Jadi sekarang jangan terkena janji gombal lagi untuk mengubah undang-undang, dan membuat kebjakan. ***
